PEKANBARU (RP) - Kelangkaan BBM solar bersubsidi semakin parah di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Riau, khususnya Kota Pekanbaru.
Ini ditunjukkan dengan seringnya kosong stok solar subsidi dan kalaupun tersedia, antrean kendaraan akan mengular panjang di SPBU.
Antrean yang didominasi kendaraan besar ini, membuat kemacetan panjang lalu lintas. Pihak SPBU menyebutkan terjadi pengurangan pasokan. Namun, pihak Pertamina menyatakan stok solar subsidi aman dengan penyaluran lancar.
Pantauan Riau Pos Sabtu (13/4) dan Ahad (14/4), dari puluhan SPBU yang ada di Kota Pekanbaru, hanya satu atau dua yang memiliki solar subsidi. Akibatnya, kendaraan yang hendak mengisi menumpuk dan mengantre hingga ke jalan raya.
‘’Kelangkaan solar makin parah. Kami sudah keliling Kota Pekanbaru pada Sabtu (13/4) malam dan 16 SPBU yang saya lalui, hanya dua yang ada stok solar subsidi. Yang ada stok SPBU Sudirman depan Kantor Pariwisata Riau dan dekat Pasar Pagi Arengka (Seekarno-Hatta, red). Tapi kami tidak jadi mengisi, karena antrean panjang sekali, sampai ke jalan raya, malah menutup jalan yang lain. Akhirnya pulang ke rumah, dari pada mobil masuk angin,’’ ujar Evan (28), pengendara mobil pribadi berbahan bakar solar kepada Riau Pos.
Tidak sampai di situ. Para supir kendaraan berbahan bakar solar bahkan sampai tidur di SPBU, menunggu pasokan datang.
Hal ini seperti diakui Muhardi (30) kepada Riau Pos, Ahad (14/4), ia sudah dua hari ia berkeliling mencari solar tapi tidak juga dapat.
‘’Sejak Sabtu (14/4) malam saya cari solar, namun banyak yang kosong. Menurut petugas SPBU akan datang pagi, karena sudah pusing keliling cari solar, akhirnya terpaksa tidur di sini,’’ tutur Muhardi.
Bahkan hingga Ahad (14/3) malam, belasan kendaraan berbaris di tepi jalan tidak jauh dari SPBU Jalan Soekarno-Hatta dekat Damai Langgeng, Pekanbaru. Para sopir yang berhasil ditemui Riau Pos malam itu mengaku terpaksa menunggu solar hingga pagi ini.
‘’Kami sudah tunggu berjam-jam ternyata tak datang. Tanggung sudah ni, tunggu sampai besok aja sekalian, mau gimana lagi,’’ ungkap Antok, salah seorang supir termenung berdiri di samping truk berplat BK-nya.
Rencananya Antok setelah mendapat angkutan akan pulang ke Medan, hanya saja bahan bakarnya tidak mencukupi hingga harus menunggu hingga pagi ini.
Panjangnya antrean kendaraan hingga mencapai jalan raya hingga membuat jalanan jadi sempit dan macet, dikatakan Eka, pengawas SPBU Jalan Sudirman, disebabkan adanya penumpukan kendaraan di SPBU.
‘’Panjangnya antrean disebabkan terbatasnya jumlah solar yang masuk. Sehingga banyak SPBU yang kehabisan solar, hal ini membuat para supir mencari SPBU yang masih mempunyai persediaan solar, sehingga kendaraan jadi menumpuk,’’ terang Eka.
Senada dengan Eka, Suyono yang juga pengawas SPBU di Jalan Subrantas mengatakan, pasokan solar yang diterima hanya 10 KL per hari dan dikirim dua hari sekali sebanyak 20 KL. ‘’Biasanya 20 KL yang masuk itu sudah habis hanya dalam waktu sekitar 10-12 jam.
Namun saat kita mendapatkan kiriman, SPBU yang lain sudah habis, makanya terjadi antrean panjang,’’ terang Suyono. Satu-satunya SPBU yang sepanjang Jalan Soekarno-Hatta dari Simpang Kubang-Simpang SKA yang ada solar hanya di SPBU Jalan Soekarno-Hatta depan Markaz Dakwah PKS.
Di sini terjadi antrean panjang yang menyebabkan kemacetan, karena antrean kendaraan solar mencapai U-Turn. Di sini kiri-kanan pintu masuk pom solar penuh oleh antrean kendaraan, baik bus, truk, mini bus hingga kendaraan pribadi.
Macet disebabkan antrean solar juga terjadi di SPBU Jalan Sudirman samping kantor DPRD Riau. Antrean tetap panjang hingga malam hari yang membuat beberapa petugas SPBU harus bergantian mengatur lalu lintas kendaraan.
Macet di lokasi ini cukup parah, selain SPBU yang berada di tepi bibir jalan, kendaraan yang akan masuk dan keluar dari dan ke Jalan Surabaya yang tepat berada di sebelah SPBU itu juga ikut terhambat.
Sementara antrean juga terlihat di di SPBU Jl Arifin Achmad seberang Arena Purna MTQ. Hitungan Riau Pos, antrean kendaraan mencapai 40 kendaraan yang bercampur antara angkutan umum, angkutan barang dan kendaraan pribadi. Pantauan sekitar pukul 20.00 WIB, antrean ini tidak sampai menyebabkan kemacetan.
Pertamina Sebut Aman Terkendali
Walaupun sulitnya masyarakat mendapatkan solar subsidi dan terjadi antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Pekanbaru, namun Kepala Cabang Pertamina Pekanbaru, Freddy Anwar menegaskan tidak ada masalah dengan penyaluran.
‘’Penyaluran di SPBU relatif normal tidak ada masalah, baik untuk BBM Subsidi apalagi non-subsidi. Kalau ada antrean non-subsidi, berarti animo masyarakat bagus,’’ kata Freddy saat dikonfirmsi Riau Pos.
Dikatakannya lagi, untuk stok BBM, dia memastikan aman semua. ‘’Kita pastikan aman semua, stoknya juga aman, Insya Allah bisa terlayani,’’ katanya.
Sebagaimana diketahui, Pertamina saat sedang melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Nomor 01/2013 tentang Pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi.
Dalam peraturan ini, solar non-subsidi tidak bisa lagi digunakan untuk sektor-sektor perkebunan, pertambangan dan kehutanan termasuk untuk truk-nya. Hal ini ditegaskan Asisten Customer Relation-FRM Region I Pertamina Sonny Mirath.
‘’Solar yang antre saat ini itu solar subsidi. Dan untuk non-subsidi juga sudah disiapkan SPBU-nya,’’ ujar Sonny kepada Riau Pos, Ahad (14/4) malam tadi.
Di dalam Permen ESDM itu sendiri, tahapan pembatasan penggunaan solar untuk kendaraan dinas instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD wilayah Jawa, Bali dan lainnya dilaksanakan mulai 1 Maret 2013 lalu.
Mobil barang dengan jumlah roda lebih dari 4 (empat) untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dilarang menggunakan BBM solar subsidi. Juga dibunyikan, mobil barang dengan jumlah roda lebih dari 4 (empat) untuk pengangkutan hasil kegiatan kehutanan dilarang menggunakan solar subsidi.
Munculkan Opsi Gabungan
Pembahasan kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) kembali molor. Opsi kenaikan harga BBM yang sempat dipinggirkan, kini muncul kembali.
‘’Soal kebijakan BBM Presiden masih minta dimatangkan, dihitung secara terperinci. Untuk memastikan di lapangan tidak ada masalah,’’ jelas Staf Khusus Bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah di Cipanas, Ahad (13/4).
Firmanzah memaparkan, dalam rapat internal yang berlangsung Jumat (12/4) malam lalu, beberapa opsi kebijakan dibahas terkait kelebihan dan kekurangan masing-masing opsi.
Dari pembahasan tersebut, yang pasti, kompensasi akan dipastikan. Artinya, ada dua opsi gabungan yang tengah digodok, yakni pengendalian dan kenaikan harga. Di sisi lain, pemerintah juga sedang menyempurnaan skema kompensasi untuk masyarakat miskin.
‘’Kompensasi diperjelas, agar tidak terdampak rakyat. Juga penyempurnaan skema kompensasi kepada masyarakat miskin. Yang jelas subsidi untuk orang miskin,’’ tegas Firmanzah.
Mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu melanjutkan, nantinya pemerintah akan menyampaikan pembahasan pengendalian subsidi BBM tersebut kepada DPR.
Hal tersebut dibenarkan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha. Dia mengakui rapat internal pembahasan BBM berlangsung cukup lama.
‘’Kami selesai sekitar jam 11 malam semalam (Jumat malam). Memang kemarin kan pembahasan mengenai opsi-opsi kebijakan fiskal dan kebijakan subsidi berlangsung cukup panjang,’’ urainya saat ditemui di Istana Cipanas.
Akan tetapi, Julian menegaskan, Presiden SBY telah meminta Wapres dan Menko Perekonomian agar mematangkan kembali semua opsi yang ada, bersama menteri teknis terkait.
Termasuk kalkulasi terhadap bantuan kompensasi kepada masyarakat miskin. ‘’Pekan depan Presiden akan menggelar ratas untuk membahas hasil kalkulasinya,’’ kata dia.
‘’Memang belum ada keputusan final. Jadi tetap akan dilanjutkan pembahasannya untuk memperdalam opsi-opsi yang sekiranya memang nanti akan jadi pertimbangan untuk keputusan kebijakannya. Dan kami belum bisa memastikan apakah hari ini (kemarin) akan digelar rapat terbatas lagi. Kalaupun iya, karena itu sifatnya tentatif,’’ lanjutnya.
Julian juga memastikan tidak akan ada pengumuman hasil rapat terkait subsidi BBM dalam waktu dekat. Dia juga menekankan, pengumuman keputusan tersebut tidak akan dilakukan di Istana Cipanas.
‘’Oh tidak (di Cipanas, red). Jelas kalau untuk keputusannya dipastikan tidak di sini dan bukan hari ini (Sabtu, red), bukan besok juga (kemarin, red) karena memang masih dalam proses pematangan ya dari yang ada selama ini,’’ imbuhnya.
Sementara itu, Ekonom Indonesian Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Erani Yustika mengatakan kembali molornya keputusan kebijakan BBM ini mengindikasikan pemerintah yang semakin tidak bersikap. ‘’Apapun kebijakan yang diambil pemerintah, harus segera mungkin dilaksanakan. Karena opsi ini sudah lebih dari setahun dilemparkan,’’ ungkap Erani.
Erani juga menerangkan, pemerintah lebih baik segera menjawab suara dari beberapa asosiasi pengusaha. Seperti yang disebutkan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi beberapa waktu yang lalu.
‘’Ada disparitas harga yang terlalu tinggi untuk BBM bersubsidi. Untuk ini kami betul-betul meminta pemerintah untuk menaikan harga BBM kalo bisa besok naikan BBM,’’ jelas Sofjan.
Secara statistik, kebijakan yang terus menerus mengendur pelaksanaannya itu memantik banyak risiko. Misalnya, konsumsi BBM kian tak terkendali.
Tercatat, realisasi penyaluran premium hingga kuartal pertama 2013 mencapai tujuh juta kilo liter, atau 98,3 persen dari kuota.
Sedangkan realisasi BBM bersubsidi jenis solar mencapai 3,7 juta kilo liter, atau 105,2 persen dari kuota. Sementara realisasi BBM bersubsidi jenis minyak tanah, mencapai 300 ribu kilo liter, atau 65,9 persen dari kuota hingga akhir kuartal pertama tahun ini.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik sebelumnya menyebutkan, konsumsi BBM bersubsidi tersebut melonjak 6 persen dari jatah yang ditetapkan.
Program pembatasan konsumsi BBM bersubsidi pun tak bisa menahan lonjakan kuota. ‘’Kuota sudah lewat sedikit 6 persen,’’ jelasnya. (ken/g/jpnn/*4/*3/end/gus)
