Laporan Evi Suryati, Bengkalis evisuryati@riaupos.co
Sudah 20 hari pasir tak masuk ke Bengkallis menyusul dihentikannya penggalian pasir di Rupat yang selama ini dilakukan oleh masyarakat tempatan.
Kondisi ini tak hanya menyebabkan putusnya stok pasir di Bengkalis yang dikhawatirkan akan berdampak terhadap proyek pembangunan, namun juga mematikan mata pencaharian buruh yang bergantung hidup mengangkut pasir.
Sejak tak masuknya pasir ke Bengkalis dari Rupat, otomatis para buruh angkut juga tak punya penghasilan. Karenanya, puluhan buruh angkut dan bongkar pasir di Bengkalis berkeluh kesah kepada Wakil Ketua DPRD Bengkalis Indra Gunawan MEng, Sabtu (13/4).
‘’Sudah 20 hari lebih pasir putus di Kota Bengkalis. Seluruh tempat-tempat penimbunan tak ada yang tersisa. Kondisi ini memaksa kami tidak bekerja. Kalaupun bekerja, paling kami hanya mengangkut batu bata, itupun jumlahnya tidak seberapa,’’ keluh Budi salah seorang buruh angkut pasir.
Ungkapan senada disampaikan Atan. Buruh bongkar pasir di lokasi penimbunan ini juga berkeluh kesah terkait dilarangnya pengambilan pasir Pulau Rupat.
Kondisi tersebut maksa kapal yang selama ini membawa pasir dari Rupat berhenti, akibatnya puluhan buruh bongkar yang selama ini menggantungkan penghasilannya dari pekerjaan tersebut terhenti.
‘’Sudah bertahun-tahun kami bekerja begini. Selama ini semuanya lancar-lancar saja. Kendati penghasilannya tidak seberapa, tapi cukuplah untuk membiayai hidup keluarga kami. Tapi sejak tiga pekan lalu kami berhenti, karena tidak ada kapal lagi yang membawa pasir ke Bengkalis,’’ keluh Atan pula.
Terkait persoalan yang dihadapi para buruh tersebut, Indra Gunawan berharap Pemkab Bengkalis segera mengambil mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Kata pria yang akrab disapa Eet tersebut, terhentinya penggalian pasir tidak hanya membuat para penggali pasir tradisional di Rupat kelimpungan, ratusan buruh bongkar dan angkut di Bengkalis juga merasakan dampaknya.
‘’Untuk hal-hal yang bersentuhan langsung dengan keperluan masyarakat seperti ini harus cepat direspon, tidak harus menunggu dua atau tiga bulan, kasihan masyarakat. Bagaimana nasib dan periuk nasi mereka kalau harus menganggur selama tiga bulan,’’ keluh Eet.
Ada aturan yang membolehkan pemerintah daerah mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan. Kalau memang hal itu juga Pemkab masih ragu, bisa dikeluarkan semacam Inbup.
‘’Kita tidak bisa pandang sebelah mata persoalan ini. Bukan hanya ratusan buruh yang terancam kehidupannya, tapi juga proyek pembangunan Bengkalis yang akan segera dikerjakan. Semua kita tahu, kalau sebagian besar proyek di Bengkalis ini menggunakan pasir dari Rupat, apa jadinya kalau pasir Rupat dilarang,’’ tanya Eet lagi.(rnl)
