Laporan AFRIMEN, Dumai afrimen@riaupos.com
Puluhan Sekolah Dasar (SD) di Dumai kekurangan ruang belajar. Kekurangan itu berdampak pada proses belajar yang harus dilaksanakan dua shift atau melebihinya jumlah murid dalam kelas.
‘’Agar proses belajar dapat berjalan dengan normal, paling tidak, kita perlu tambahan 80 ruang belajar,’’ ujar Kepala Dinas Pendidikan Dumai Drs H Sya’ari MP, Senin (12/2) di ruang kerjanya.
Dari hasil inventarisir yang dilakukan pihak Disdik tercatat sebanyak 28 SD yang kekurangan ruang belajar. Kekurangan masing-masing sekolah bervariasi antara satu hingga empat ruangan belajar. Terjadi kekurangan ini disebabkan terjadinya kerusakan pada ruangan yang sudah ada serta terus meningkatkan jumlah murid setiap tahunnya.
‘’Masih banyak yang menggelar jadwal belajar-mengajar pagi dan sore menandakan kekurangan ruang belajar. Karena itu, kami terus berupaya merehabilitasi dan mengadakan ruang-ruang belajar, dan mengusahakan bantuan baik dari provinsi maupun pemerintah pusat,’’ jelasnya.
Dijelaskan Sya’ari, sesuai dengan yang ditetapkan, idealnya murid dalam satu kelas tidak lebih dari 32 orang. Tersebab kekurangan ruang belajar itu, tidak sedikit sekolah yang masing-masing kelasnya mempunyai murid 40 orang.
‘’Jumlah murid yang banyak tentu sangat tidak ideal untuk proses belajar mengajar,’’ ujarnya.
Dirincikannya, untuk Kecamatan Dumai Barat diperlukan pertambahan sebanyak 20 ruang kelas untuk 17 sekolah. Kecamatan Dumai Timur mengalami kekurangan ruang kelas sebanyak 22 bangunan dari sembilan sekolah.
Sementara Kecamatan Bukit Kapur memerlukan tambahan ruang kelas sebanyak 21 bangunan di enam sekolah. Kecamatan Sei Sembilan kurang 10 ruang kelas pada empat sekolah dan Kecamatan Medang Kampai enam ruang belajar di dua sekolah.
Dikatakan Kadisik, pada 2012 ini pihaknya merencanakan perbaikan dan peningkatan sejumlah bangunan sekolah yang mengalami kerusakan berat dan sedang.
‘’Kita harapkan dalam tahun ini kekurangan ruang belajar itu bisa teratasi,’’ katanya. Selain sudah menganggarkan melalui APBD, juga diharapkan bantuan provinsi dan pemerintah pusat.(nto)
