Laporan Ahmad Yuliar, Kepulauan Meranti
Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Riau minta Kementerian Kehutanan segera menyelesaikan persoalan HTI di Pulau Padang, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti. Karena polemik Pulau Padang yang terus terjadi sudah membuat seluruh pihak tidak nyaman dan sudah mulai resah.
“Kita minta Kementerian Kehutanan dapat mengambil langkah-langkah penanganan masalah Pulau Padang ini segera. Supaya dapat segera diselesaikan,” kata anggota Komisi IV DPR RI Dapil Riau, Drs H Wan Abu Bakar MSi menjawab wartawan, usai kunjungan ke Pulau Padang dan melakukan dialog bersama 11 kepala desa, Camat Merbau dan Pemkab Meranti, serta tokoh masyarakat dan Pemuda di Kepulauan Meranti, Sabtu (14/1) kemarin. Dari 13 Kades dan 1 kelurahan, tiga kepala desa tidak datang kemarin. di antaranya, Kades Bagan Melibur, Lukit dan Mengkirau.
Dari kunjungan yang dilakukan kali keduanya ke Pulau Padang dalam upaya menyelesaikankan persoalan tersebut bersama anggota komisi IV DPRRI lainnya kemarin itu, Wan Abu Bakar bersama Ian Seagian, dan H Sukemi berjanji akan mendesak pihak kementrian nantinya dalam rapat kerja DPRRI Komisi IV dengan Kemenhut agar dapat segera menyelesaikan persoalan di Pulau Padang itu. Saat ditanyakan apakah perlu dibentuk pansus di komisi IV, politisi PPP itu menyebutkan tidak perlu sampai sejauh itu.
“Kita akan menyikapi ini. Pemerintah dalam hal ini Menhut jangan dibiarkan, dan berlarut-larut, karena akan mengganggu berjalannya pemerintahan,” kata Wan lagi. Walaupun begitu, ia akan berusaha semaksimal mungkin nantinya. Apalagi dari kunjungannya sudah didapatkan data-data tentang kondisi ril di Pulau Padang sendiri.
“Di Pulau Padang sendiri, secara spontan kami temukan masyarakat yang ingin RAPP dapat segera beroperasi. Sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di Pulau Padang. Ternyata ada sebagian besar masyarakatnya ingin adanya perubahan dengan masuknya pihak swasta,” aku Wan.
Ditanya gerakan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Pulau Padang yang menolak HTI RAPP di Pulau Padang mengatas namakan FKM-PPP, mantan Gubri Riau itu mengatakan, gerakan yang dilakukan sebagian kecil masyarakat Pulau Padang terhadap penolakan RAPP tidak rasional. “Kalau ada penyimpangan dapat dilakukan secara beradap dan rasional. Dan itu bukan budaya orang Melayu dan orang Riau,” ujarnya.
Polisi Jangan Biarkan
Wan Abu Bakar juga meminta kepada pihak kepolisian, agar jangan melakukan pembiaran terhadap persoalan HTI di Pulau Padang, terutama setelah adanya tindakan kriminal murni yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, seperti aksi pembakaran eskavator dan pembunuhan di Pulau Padang.
“Juga kepada pihak kepolisian, diminta jangan membiarkan hal ini terus terjadi. Apalagi nantinya sudah mengganggu keamanan. Polisi harus tegas, ini tidak bisa diabaikan. Kita mengimbau Kapolres Bengkalis, dapat melakukan langkah-langkah konkrit terhadap pengamanan masalah pulau padang,” tegas Wan.
Senada dengan itu, Ian Siagian menambahkan pihaknya akan berusaha meminta pihak kepolisian agar dapat melakukan tugas mereka dalam menyelesaikan mengungkap tindakan kriminal yang terjadi di Pulau Padang. “Kita akan berkoordinasi dengan pihak kepolsian untuk segera mengungkap kasus yang pernah terjadi di Pulau Padang,” tegasnya.
Sebelumnya sejumlah anggota DPR RI dari Komisi IV yang didampingi Asisten I Setdakab, Drs H Nuriman MM dan Kabag Humas Setdakab, H Yulizar M SSos MSi, rombongan dengan anggota DPRRI dengan menggunakan heli sempat meninjau kondisi Pulau Padang di atas udara.Dari pemantauan di atas udara, ditemukan sejumlah aktivitas ilegal loging yang dilakukan didalam hutan Pulau Padang tersebut.
Di antara kepala desa yang menyampaikan masukan kepada sejumlah anggota DPRD yang turun tersebut menyebutkan bahwa tidak semua masyarakat di Pulau Padang menolak akan kehadiran HTI RAPP di Pulau Padang. Namun sebagian masyarakat, bukan juga menerima, tapi lebih kepada mendukung program pemerintah.(hus)
