BENGKALIS (RIAUPOS.CO) - PANITIA Khusus (Pansus) Unit Layanan Pengadaan (ULP) DPRD Bengkalis didesak untuk menelusuri dugaan adanya keterlibatan oknum anggota DPRD maupun pejabat eselon dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Bengkalis sebagai “mafia proyek” dalam pengaturan lelang proyek di ULP serta melakukan intervensi.

Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi) Kabupaten Bengkalis H.Suhaimi SH mengatakan bahwa dalam proses pelelangan proyek di Bengkalis, apalagi sejak ULP terbentuk pelelangan proyek diduga sarat dengan intervensi dari sejumlah pejabat eselon maupun oknum dewan sendiri. Bukan rahasia lagi, ada beberapa oknum anggota dewan serta pejabat eselon II dan III yang ikut mengatur proyek, bersekongkol dengan rekanan dan pokja di ULP.

“Persoalan lelang proyek di Bengkalis ini dari tahun ke tahun masalahnya itu ke itu saja, tidak ada hal baru. Seharusnya Pansus ULP DPRD Bengkalis sudah mengetahui apa sebenarnya yang terjadi dalam pelelangan proyek tersebut, ada oknum dewan dan pejabat yang diduga kuat terlibat “mafia proyek” mengatur pemenang lelang kemudian meminta setoran kepada rekanan pemenang lelang,”ungkap Suhaimi, Ahad (13/12).

Kemudian sambung Suhaimi, ketua-ketua pokja di ULP itu sendiri memiliki atasan di SKPD tempat mereka bertugas, karena ketua pokja itu paling tinggi pejabat eselon III, malahan ada ketua pokja yang bukan eselon. Tentu saja mereka sangat mudah di-intervensi oleh atasannya, apalagi persoalan lelang menyangkut dengan urusan bagi duit-duit yang melibatkan ULP, rekanan serta oknum diluar ULP sendiri.(adv/b)