PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - DPDR Riau khawatir pembangunan tiga proyek besar di Pekanbaru, tak selesai di akhir tahun. Kekhawatiran itu setelah Komisi IV DPRD Riau berkunjung langsung ke lokasi, Senin (12/11) siang.
Tiga proyek tersebut yakni, Jembatan Siak IV, Flyover SKA, dan Flyover Pasar Pagi. Sejatinya, tiga proyek yang diadakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau itu, harus selesai di Desember ini.
“Kita berterima kasih kepada DPRD yang telah melakukan observasi lapangan ke proyek-proyek strategis di Riau. Itu termasuk fungsi pengawasan. Termasuk pelaksanaan APBD,” kata Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi, Selasa (13/11) siang.
Kata Ahmad Hijazi, kontraktor harus memperhatikan hasil evaluasi yang disampaikan oleh DPRD Riau. Dia juga memerintahkan, agar kekhawatiran itu tak terjadi. Sekda ingin agar kontraktor menggesa pengerjaan proyek, sehingga akhir tahun bisa selesai.
Ada beberapa solusi yang ditawarkan. “Bisa dengan meningkatkan jam kerja, menambah sumber daya, tambah peralatan, agar pekerjaan bisa dipercepat. Inilah nilai positifnya,” kata Ahmad Hijazi.
Jika pembangunan tak selesai di akhir tahun kata Sekda, maka kontraktor harus siap untuk diberikan sanksi. Pemberian sanksi sesuai dengan mekanisme yang ada.
“Ya, jika itu harus diungkapkan, tetapi kita harus berpikir sesuai mekanisme. Ikuti saja mekanisme yang berlaku ada hal yang harus ditindaklanjuti,” ujarnya.
Pemprov sendiri katanya, ingin agar tiga proyek itu selesai tepat waktu. Masukan-masukan dari DPRD kata dia, mesti ditindaklanjuti oleh kontraktor.
“Sebagai pelaksana teknis, harus berpikir untuk selesai. Masukan, sah-sah saja. Harus diperhatikan,” ujarnya.
“Maksudnya, dipahamkan kepada masyarakat bahwa, kita ini kan melaksanakan pembangunan, sudah melalui proses dan tahapannya. Kalau ada hal-hal yang emergensi, darurat, kendala iklim, mestinya harus jadi pertimbangan. Kita berpikir positif. PUPR juga punya target selesai. Saya juga ingin itu selesai,” kata dia.
Terkait dengan perkiraan DPRD yang memprediksi bahwa pengerjaan akan molor, dia menghargainya. “Kalau ada pihak berpandangan sesuai dengan pengawasannya, kita hargai itu. Tapi kita ambil nilai positifnya, supaya bisa diarahkan cepat selesai,” ujar Ahmad Hijazi.
Dia juga tak menutup kemungkinan untuk memberikan sanksi kepada kontraktor jika pengerjaan molor. Namun itu juga mengacu kepada aturan.
“Mekanismenya ada. Kalau dia tidak selesai, bagaimana mekanismenya. Kalau ada penambahan 50 hari, ada mekanismenya. Membayarnya pun ada mekanismenya. Seberapa besar yang harus dibayarkan, sesuai progres. Pokoknya sesuai aturan. Sesuaikan dengan mekanismenya,” kata dia.
Sebelumnya, Komisi IV DPRD Riau memastikan tiga proyek besar di Riau terbengkalai. Itu setelah dewan melakukan kunjungan ke lokasi proyek, Senin (12/11) lalu. Saat berkunjung, dewan mendapati hampir seluruh material vital pada proyek belum terpasang. Seperti uturn pada flyover, box girder, atau cable pada jembatan hingga pengaspalan.(dal)
