PEKANBARU (RP) — Realisasi layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) memberikan nilai positif dalam penghematan anggaran.

Berdasarkan hasil evaluasi Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Riau diketahui terjadi efisiensi mencapai Rp200 miliar dari penerapan sistem lelang elektronik tersebut.

Efisiensi tersebut diperoleh karena adanya penawaran yang di bawah pagu anggaran dalam proses pelelangan. Sehingga, sisa penggunaan anggaran tersebut akan dikembalikan ke kas daerah.

‘’Sampai saat ini ada efisiensi mencapai 12 persen dari pagu anggaran di APBD. Jadi dari realisasi Rp2 triliun, efisiensi mencapai Rp200 miliar lebih,’’ ungkap Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Riau Irhas Irfan kepada Riau Pos, Jumat (13/9) di Kantor Gubernur Riau.

Nominal dari realisasi tersebut berasal dari 889 paket yang sudah berjalan. Namun, itu belum secara keseluruhan, karena terdata 952 paket yang harus melalui tahap lelang secara elektronik.

Untuk optimalisasi penerapan LPSE tersebut, dia mengharapkan seluruh instansi terkait dapat mematuhi aturan sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga target realisasi di akhir tahun dapat tercapai seperti yang direncanakan.

Saat ditanyakan mengenai kendala yang dialami, dia mengatakan pihaknya mengalami kendala teknis. Yakni, adanya perbedaan dan kesalahan operator dalam entry data realisasi fisik.

Kondisi ini menyebabkan terjadinya perbedaan pada angka realisasi APBD dari SKPD dan yang terhimpun di Biro Administrasi Pembangunan. Itu ditemukan dari hasil evaluasi bersama seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Riau.

‘’Memang terdapat sedikit perbedaan saat rapat evaluasi. Sementara kita meng-input-nya secara elektronik, berarti ada kesalahan dalam entry PPTK di SKPD. Itu yang masih kita evaluasi bersama pihak-pihak terkait,’’ katanya.

Untuk itu, Kamis (19/9) mendatang, seluruh SKPD diminta kembali menghimpun dan melaporkannya secara resmi dalam rapat evaluasi. ‘’Sehingga dapat diketahui capaian yang diraih, baik fisik maupun keuangan,’’ imbuh Irhas.(rio)