Infrastruktur Masih Program Prioritas

Riau | Selasa, 14 Agustus 2018 - 20:00 WIB

Infrastruktur Masih Program Prioritas
SYUKURAN: Bupati Inhil terpilih HM Wardan bersama wakilnya H Syamsuddin Uti, menghadiri syukuran kemenangan di Kuala Lahang, Kecamatan Gaung, Senin (13/8/2018).

TEMBILAHAN (RIAUPOS.CO)- Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil) terpilih periode 2018-2023 HM Wardan-Symsuddin Uti, menghadiri syukuran di Kuala Lahang, Kecamatan Gaun, Senin (13/8).

Baca Juga :Inhil Siap Adopsi Rencana Aksi Daerah Riau

Di depan masyarakat, baik itu pendukung dan simpatisannya, dia berjanji akan memaksimalkan pembangunan pada periode kedua nanti. Infrastruktur tetap menjadi program prioritas pasangan ini.

‘’Infrastruktur masih merupakan kegiatan prioritas bagi kami, karena jalan adalah akses utama untuk melakukan berbagai kegiatan,” kata Bupati Inhil terpilih HM Wardan.

      Sejalan dengan agenda pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Inhil terpilih, Wardan mengharapkan dukungan dan masukan dari seluruh masyarakat. Sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai harapan.

‘’Mohon dukungan dan pantau kegiatan kami untuk periode ke depan. Ingatkan kami jika ada pelaksanaan yang kami lakukan tidak sesuai harapan,” pesan bupati.

Disampaikannya sesuai agenda, Wardan dijadwalkan menjadi pemateri dalam seminar kelapa internasional di Thailand pada 24 Agustus 2018 mendatang.

Di sana dia akan bercerita tentang perkelapaan yang ada di Inhil. Termasuk kondisi ril yang tengah dihadapi para petani kelapa. Diharapkan lahir sebuah solusi dalam mengatasi anjloknya harga kelapa.

‘’Lebih dari 20 negara penghasil kelapa akan hadir pada kesempatan itu. Salah satunya kita, Indonesia,” ungkap HM Wardan.

Ketergantungan hidup masyarakat terhadap kelapa cukup tinggi. Maka tidak salah jika dia cukup fokus dalam masalah tersebut. Pascacuti kampanye, beberapa waktu lalu dia langsung menggelar rapat bersama perusahaan dan pengumpul kelapa.

“Kita ajak pelaku-pelaku usaha duduk bersama, untuk mencarikan solusi terkait turunnya harga kelapa,” katanya.

Disamping itu, bupati juga tengah berupaya keras mencarikan solusi mengatasi permasalah itu. Baik dengan mendorong desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang nanti mampu mengeloa jual beli kelapa, maupun lainnya.

‘’Setiap desa harus ada BUMDes. Sudah saat ini desa ambil bagian dalam hal semacam ini. Kita tak bisa hanya fokus pada penjualan kelapa bulat saja,” cetusnya.(adv)









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook