PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Batalnya hearing Komisi C DPRD Riau bersama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan perusahaan yang berada di bawah Naungan PT RAPP yang diagendakan hari ini, Senin (14/3/2016), membuat Aherson merasa kecewa. Pasalnya, Kepala Dispenda yang seharusnya menyampaikan potensi pendapatan daerah tersebut tidak hadir untuk melakukan hearing ketika dipanggil oleh Komisi C untuk membahas masalah pajak alat berat.

Dijelaskannya, Komisi C hanya bertugas untuk mengundang Dispenda dan perusahaan untuk memfasilitasi pembicaraan itu. Sebab, ketika dilakukan diskusi, Dispenda dan dewan bisa membicarakan bagaimana sanksi terhdap perusahaan yang tidak membayar pajak itu.

"Kami dari Komisi C hanya memfasilitasi pemanggilan tersebut untuk membicarakan masalah pajak alat berat itu. Akan tetapi, yang hadir hanya satu perusahaan, Bahkan Dispenda juga tidak hadir, padahal seharusnya, mereka yang lebih duluan datang, tapi nyatanya tidak ada sama sekali yang datang, padahal, ini merupakan tanggung jawab Dispenda untuk meningkatkan pendapatan daerah. Kalau Dispenda tidak hadir, bagaimana bisa rapat ini dilanjutkan," terang Aherson.

Dijelaskan juga oleh Aherson, pemanggilan tersebut untuk mengetahui perusahan-perusahan mana saja yang belum membayarkan pajak alat berat tersebut. Karena, pajak alat berat ini merupakan potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau.

Disampaikannya juga, dalam data yang sudah direkrut oleh dewan, ada 30 perusahaan dan ada indikasi lebih dari separuh perusahaan ini melanggar aturan dan tidak membayar pajak. Hanya ada satu perusahaan yang menyerahkan data alat beratnya, yaitu perusahaan Serindo.

"Perusahaan ini memiliki 160 unit alat berat. Sementara, ada 5 ribu unit alat berat perusahaan, dan ini tidak pernah membayar pajak," tutup Aherson.

Laporan : Doni Afrianto

Editor: Boy Riza Utama