DURI (RIAUPOS.CO) - Lebih kurang 500 buruh dari PT Multi Structure, PT Rifansi, PT WIS, dan PT SGI menggelar aksi di Duri Senin (13/1). Mereka menuntut pihak-pihak terkait untuk menekan perusahaan-perusahaan yang tak membayar rapel kenaikan upah sesuai UMSP Migas Riau tahun 2013.
Dalam melancarkan tuntutannya, kalangan buruh memblokir gate (pintu gerbang) 125 PT CPI. Gate tersebut merupakan akses masuk menuju ladang minyak Duri. Aksi blokade itu berlangsung sejak sekitar pukul 05.30 WIB subuh.
Akibat tindakan para pendemo, para pekerja dari sejumlah perusahaan mitra Chevron lain tak bisa masuk bekerja pagi itu. Jalan lintas Duri-Dumai pun menjadi macet sepanjang lebih kurang satu kilometer. Arus lalu lintas kendaraan padat merayap.
Tak puas dengan memblokir gate 125, kalangan buruh di bawah koordinasi Serikat Buruh Riau Independen (SBRI) di bawah komando tokoh buruh, Agen Simbolon ini pun memblokir gate 117 alias gate Soeharto. Namun blokade di gate 117 tersebut bisa dibubarkan pihak kepolisian.
Gagal melanjutkan blokade, sekitar jam 09.00 WIB, para pendemo melanjutkan aksi long march dari gate Soeharto menuju kantor Camat Mandau.
Kontan saja jalan lintas Duri-Pekanbaru macet. Sambil ber-long march, para pendemo membentang spanduk di tengah jalan. Ratusan kendaraan dari dua arah berlawanan pun terganggu melintas.
Sesampainya di depan gate 2 menuju komplek perumahan PT CPI Duri, situasi agak memanas lantaran pendemo dinilai petugas sudah sampai ke tahap mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Namun bentrok fisik bisa dihindari. Kedua pihak bisa saling menaham emosi.
Di bawah kawalan jajaran Polantas, aksi long march buruh menggugat tersebut berjalan terkendali hingga sampai di halaman kantor Camat Mandau.
Di halaman kantor camat, kalangan buruh berorasi. Segala uneg-uneg mereka tumpahkan meski tak ada pejabat terkait yang menyambut mereka di tempat itu. Usai berorasi, ratusan buruh berarak menuju kantor Disnakertrans yang terletak di komplek Hotel Malahayatty, tak berapa jauh dari kantor camat.
Untuk membahas tuntutan pembayaran rapel kenaikan UMSP Migas yang dituntut buruh yang melancarkan aksi blokir dan long march tersebut, pihak Disnakertrans kemarin langsung melakukan mediasi guna mencari solusi terbaik.
Perundingan Membuahkan Hasil
Guna menuntaskan aksi blokir gerbang CPI yang dilancarkan ratusan buruh dari sejumlah perusahaan di Duri Senin (13/1) kemarin, pertemuan mediasi antar para pihak terkait pun dilaksanakan di kantor Security PT CPI Duri.
Hasilnya, lahirlah kesepakatan bahwa rapelan kenaikan UMSP Migas Riau tahun 2013 yang dituntut buruh tersebut akan dibayarkan tanggal 22 Januari nanti.
Kadisnakertrans Bengkalis, HA Ridwan Yazid SSos menjawab Riau Pos Senin petang menyebut, dengan sudah disepakatinya waktu pembayaran rapelan kenaikan UMSP Migas Riau tahun 2013 itu, pemblokiran gerbang masuk ke ladang minyak PT CPI langsung dibuka para pendemo.
“Pertemuan tadi (kemarin, red) dihadiri para manajer dari perusahaan terkait. Juga ada Manajer Security PT CPI serta Pak Agen Simbolon dkk dari SBRI. Kesepakatannya, pihak perusahaan akan membayar rapelan tersebut tanggal 22 Januari nanti. Terkait pembayaran itu, kita pun sudah dapat jaminan dari Pak Usman Slamet mewakili manajemen CPI,” kata Ridwan.
Terpisah, Ketua Umum SBRI Agen Simbolon yang dikontak petang kemarin mengakui sudah adanya kesepakatan itu. “Kita berharap kesepakatan ini tidak meleset lagi. Kalau tak juga dibayar tanggal 22 Januari nanti, dikhawatirkan kalangan buruh terpaksa menggelar aksi lagi,” ucapnya.
Simbolon juga mengucapkan terima kasih banyak kepada jajaran kepolisian Resort Bengkalis yang telah berperan serta ikut mempercepat terjadinya pertemuan untuk mencari solusi.
Terkait aksi blokir buruh yang sempat mengganggu kelancaran operasional PT CPI di Duri Senin (13/1) kemarin, General Manager Supply Chain Management (SCM) PT CPI, Usman Slamet yang dikontak Riau Pos petang kemarin menyampaikan sejumlah penegasan.
Menurut Usman, pembayaran rapelan UMSP Migas Riau tahun 2013 itu sudah merupakan hak buruh yang harus dibayarkan oleh perusahaan tempat mereka bekerja.
“Dengan terbitnya Pergub tentang UMSP Migas tersebut, otomatis rapel kenaikan upah itu sudah menjadi hak normatif yang wajib dibayar oleh kontraktor,” ucapnya.(sda)
