PELALAWAN (RP) - Bupati Pelalawan HM Harris mengatakan, pembangunan pada hakikatnya adalah upaya terencana peningkatan kapasitas dan kemampuan dalam pelayanan kepada masyarakat.
Mampu memberdayakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju dan tenteram.
Dikatakan bupati, pelaksanaan pembangunan dengan arah sasaran pada peningkatan ilmu pengetahuan dan perekonomian masyarakat.
Dalam usaha pencapaiannya, perlu didorong dengan adanya suatu sistem perencanaan yang didukung dengan ketersediaan data/ informasi serta proyeksi yang akurat dan bertanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Pelaksanaan pembekalan analisa perencanaan ekonomi makro di Kabupaten Pelalawan bertujuan untuk hal tersebut, dan juga untuk membangun koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sehingga Bappeda dan SKPD diharapkan mampu menganalisis dan mengkaji data/ informasi yang tersedia sebagai dasar merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, yang implementatif dalam mengatasi berbagai macam masalah yang terjadi di bawah pengendalian SKPD masing-masing.
Kegiatan ini merupakan suatu strategi pengembangan kapasitas aparatur perencana di Kabupaten Pelalawan untuk mendukung perencanaan pembangunan yang terukur dan implementatif dalam mewujudkan kemajuan dan kemandirian Kabupaten Pelalawan.
Oleh karena itu, Bappeda sebagai koordinator pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah terus mendorong agar aparatur perencana baik dari unsur Bappeda maupun SKPD dengan dukungan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), mampu mengolah, menganalisa data yang tersedia menjadi suatu informasi bagi pemecahan masalah dan isu pembangunan.
Sebagai contoh kasus, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pelalawan pada tahun 2012 mencapai 7,16 persen, namun di sisi lain angka IPM Kabupaten Pelalawan pada tahun 2012, 73,92 (posisi ke-9 dari 12 kabupaten dan di bawah rata-rata provinsi 76,90 dan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi yakni 11,11 persen pada tahun 2008, 18,63 persen, masih di bawah persentase Provinsi Riau 8,05 persen.
Hal ini tentunya perlu dianalisa dengan cermat, diproyeksikan dengan akurat sehingga mampu menghasilkan rumusan kebijakan yang tepat dan sebagai dasar penetapan indikator kinerja pembangunan ke depan.
‘’Selanjutnya pada kesempatan ini perkenankanlah saya menyampaikan ucapan selamat mengikuti kegiatan ini kepada seluruh peserta dan semoga dapat memanfaatkan pembekalan ini dengan sebaik-baiknya sebagai suatu sarana dalam transfer knowledge, sebutnya.(adv/b)
