JAKARTA (RP) - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Timur Pradopo resmi melantik dan dilanjutkan serah terima jabatan 11 Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (12/6). Satu di antaranya adalah Kapolda Riau Brigjen Pol Condro Kirono menggantikan Brigjen Pol Suedi Husein.
Sebagai Kapolda Riau yang baru, selain akan menjalankan enam tugas utama yang ditekankan Kapolri, Brigjen Pol Condro Kirono juga berjanji menuntaskan aktivitas perjudian di Riau.
‘’Sekarang masih dalam proses penyidikan, tunggu saja. Harus diberikan kepercayaan Polda Riau, kita akan tuntaskan. Kalau ada keterlibatan oknum ada sanksinya, siapa-siapa yang terlibat,’’ tegas mantan Kapoltabes Jogjakarta itu usai dilantik saat ditanya soal tindaklanjut pengusutan secara tuntas kasus perjudian di Pekanbaru yang digerebek Tim Mabes Polri baru-baru ini.
Condro mengimbau kepada aparat penegak hukum agar tidak menjadi bagian dari pelanggaran hukum, termasuk arena-arena perjudian yang belakangan terkuak di Pekanbaru.
‘’Jadi kita jangan jadi bagian daripada pelanggaran hukum. Aparat hukum tidak boleh jadi bagian itu,’’ tegas dia lagi.
Bagaimana dengan tersangka yang masih bebas? Condro akan melihat dulu proses dan situasi yang terjadi di lapangan, mengingat dirinya baru saja dilantik sebagai Kapolda Riau.
‘’Nanti kita lihat prosesnya seperti apa. Saya belum lihat situasi di lapangan seperti apa. Tunggu saja nanti. Tindak pidana apapun yang kita tangani harus tuntas,’’ terang Condro Kirono.
Selain itu, lanjut Condro, dirinya tentunya akan melaksanakan dan melanjutkan program dan rencana kerja yang telah disusun Kapolda sebelumnya, bagaimana mengelola wilayah di Riau tetap kondusif, aman dan masyarakat merasakan ketenteraman.
‘’Semua satuan kerja, baik itu fungsi kepolisian, harus sinergi dengan fungsi lalu-lintas, reserse, Binmas, Brimob untuk mewujudkan Kamtibmas di Riau agar aman terkendali dengan dukungan masyarakat, Pemda dan TNI untuk mewujudkannya,’’ terang Condro. Ia juga mengatakan, sebagai orang baru di Riau, setelah resmi bertugas, dirinya akan sowan dengan Muspida, tokoh masyarakat, tokoh adat, TNI agar bisa bersinergi demi menjaga Riau tetap aman dan sejahtera.
Hanya saja, kata dia, ada beberapa penekanan-penekanan dari Kapolri kepada dirinya dan juga terhadap 10 Kapolda baru lainnya untuk ditindaklanjuti ke daerah kerja masing-masing.
‘’Antara lain Pilgubri, konflik sosial, pemberantasan korupsi, Narkoba, masalah yang terkait dengan terorisme, pembinaan SDM dan juga dan juga tindakan ilegal lainnya,’’ ungkap Alumnus Akpol Angkatan 1984 itu.
Sementara itu, mantan Kapolda Riau Brigjen Suedi Husein berharap kepada penggantinya sukses menjalankan tugasnya dengan baik. Ia berpesan, hadapi permasalahan dengan cepat dan tepat, sehingga ketenteraman di tengah masyarakat tetap terjaga dan terkendali.
‘’Tidak sulit memimpin Riau, buktinya saya berhasil memimpin Riau. Aman-aman saja, yang penting dekat masyarakat,’’ ucapnya.
Disinggung mengenai kasus judi yang belum tuntas, Suedi Husein menyerahkan kepada Kapolda Riau yang baru melanjutkannya hingga tuntas.
‘’Judi diproses secara profesional, silakan Kapolda Riau berikutnya melanjutkan. Tinggal disidik, difaktakan, dilengkapi pembuktiannya oleh Kapolda,’’ terangnya.
Ia membantah tidak mengetahui adanya kasus judi di Provinsi Riau yang digerebek oleh tim yang diturunkan Bareskrim Mabes Polri, pekan lalu.
Suedi mengklaim, dirinya mengetahui operasi yang dilakukan Bareskrim yang membongkar aktivitas perjudian di Jalan Nangka dan Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru itu.
‘’Saya tahu. Tapi saya tidak kasih tahu sama anak buah. Saya koordinasi sebelum dan sesudah penangkapan,’’ ucap Suedi.
Suedi yang kini menempati jabatan baru sebagai Kasespimmen Sespim Lemdikpol Polri itu menjelaskan kasus judi itu terus didalami oleh Mabes Polri dan Polda Riau. Termasuk mencari ada tidaknya oknum polisi yang terlibat membekingi judi di Pekanbaru.
‘’Sejauh ini belum ada (yang terlibat, red). Kalau ada, itu tugas Kapolda yang baru menindaknya,’’ papar perwira Polri dengan satu bintang di pundaknya.
Sementara itu, terkait pergantian Kapolda Riau ini, Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo meminta tidak dikaitkan dengan penggerebekan judi di Riau.
Menurut Kapolri, pergantian Kapolda Riau dan 10 Kapolda lain bukan karena alasan judi atau yang lain karena kasus judi sendiri sudah ditangai semua jajaran kepolisian. ‘’Perjudian saya kira sudah menangani semua, di Jabar maupun Riau,’’ jawab Kapolri Jenderal Timur Pradopo.
Kapolri Timur Pradopo justru meminta kerja sama masyarakat untuk melaporkan bila di daerah ada aktifitas melanggar hukum seperti judi. ‘’Kita minta bantuan masyarakat, kalau ada hal seperti itu dilaporkan,’’ jawabnya singkat.
Kapolri Tekankan Enam Pekerjaan Rumah
Adapun sepuluh Kapolda baru yang dilantik bersamaan dengan Kapolda Riau, kemarin. Mereka adalah Irjen Pol Suhardi Alius (Kapolda Jawa Barat), Irjen Pol Unggung Cahyono (Kapolda Jawa Timur), Irjen Pol Dwi Priyatno (Kapolda Jawa Tengah), Irjen Pol Burhanuddin Andi (Kapolda Sulawesi Selatan), Irjen Syarief Gunawan (Kapolda Sumatera Utara), Brigjen Pol Satriya Hari Prasetya (Kapolda Jambi), Brigjen Pol Endang Sudrajat (Kapolda Kepulauan Riau), Brigjen Pol Djoko Mukti Haryono (Kapolda Kalimantan Tengah), Brigjen Pol Dicky D Atotoy (Kapolda Kalimantan Timur) dan Brigjen Robby Kaligis (Kapolda Sulawesi Utara).
‘’Saya menyerahterimakan kepala satuan kewilayahan dalam hal ini Kapolda. Ada 11 Kapolda, salah satunya Kapolda pensiun dari angkatan 78. Kapolda memang disiapkan untuk melaksanakan tugas, khususnya persiapan kita untuk Pemilu 2014,’’ kata Timur Pradopo saat prosesi pelantikan, kemarin.
Ditegaskan Kapolri, dirinya memberikan enam Pekerjaan Rumah (PR) kepada 11 Kapolda yang baru saja dilantiknya itu.
‘’Pertama masalah korupsi, ini menjadi tugas yang harus direncanakan dengan baik oleh Polda. Tentunya pasti kerja sama dengan instansi terkait, Kejaksaan dan KPK,’’ tegasnya.
Kedua, kata Kapolri, menjaga wilayahnya dari konflik sosial baik yang terkait masalah pertambangan, perkebunan, maupun masalah yang memang masalah sosial.
Penanganannya harus dirumuskan dan dikoordinasikan antarinstansi, jangan sampai penyelesaiannya memunculkan masalah hukum.
Ketiga, Kapolri menginstruksikan agar Kapolda menuntaskan Narkoba karena hampir di seluruh wilayah kabupaten dan kota bahkan kecamatan di Indonesia sudah ada permasalahan Narkoba.
Keempat, berkaitan dengan masalah ancaman terorisme. Kelima, kaitan masalah pembinaan SDM untuk bagaimana menyelesaikan masalah korupsi, Narkoba, konflik sosial.
‘’Sekaligus ujungnya (keenam, red) adalah pelaksanaan Pemilu 2014 aman. Itu yang saya sampaikan pada para Kapolda tadi untuk ditindaklanjuti, progres, terus evaluasi. Semua penting karena menyangkut masalah di daerah itu dan hal-hal yang jadi target untuk penyelesaian,’’ ujarnya.(yud/fat)
