Laporan MAHYUDI dan M fathra Nazrul Islam, Jakarta redaksi@riaupos.co
DPR RI menyoroti kinerja Bea Cukai (BC) di Provinsi Riau. Ini disebabkan, masih banyaknya barang masuk diduga secara ilegal di Bumi Lancang Kuning, seperti gula, bawang, Miras, beras, elektronik, barang kemasan, narkoba dan barang ilegal lainnya. Kondisi ini dinilai akibat lemahnya pengawasan.
Untuk menekan masuknya barang ilegal ke wilayah Provinsi Riau, maka pengawasan Bea Cukai dan instansi terkait lainnya, diminta harus dioptimalkan dan lebih ditingkatkan lagi.
Hal itu ditegaskan anggota DPR RI, Ian Siagian kepada Riau Pos, akhir pekan lalu di Jakarta. Dia sendiri mengaku sangat prihatin dengan semakin maraknya produk-produk ilegal masuk ke wilayah Riau. Meskipun banyak juga yang berhasil ditangkap, namun tidak sedikit yang lewat atau masuk secara ilegal hingga ke tengah masyarakat.
‘’Saya rasa pengawasan itu sangat gampang ya, jika Bea Cukai, Polair, melakukan pengawasan secara optimal. Produk-produk yang masuk, baik dari bandara maupun pelabuhan, sangat jelas dan itu merupakan barang seludupan, karena Riau bukan tempat masuknya produk impor,’’ ujar politisi PDI-P itu.
Di samping belum optimalnya pengawasan, Ian juga menuding kemungkinan adanya kerja sama antara pelaku-pelaku sebagai pemasok barang ilegal tersebut dengan aparat terkait yang seharusnya tidak terjadi.
‘’Toh, kalau ini (barang ilegal,red) terus menjamur di provinsi Riau, kita menduga kemungkinan juga ada permainan. Siapa yang bermain?, ya tentunya, oknum Bea Cukai dan aparat terkait lainnya,’’ ungkap legislator asal Provinsi Riau itu.
Jika ini benar terjadi kata Ian lagi, sangat perlu diambil tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang membiarkan produk-produk tersebut bebas masuk ke wilayah provinsi Riau.
Hal senada juga ditegaskan anggota DPR RI lainnya, Chairul Anwar. Menurut dia, aturannya sudah sangat jelas terkait dengan penanganan produk-produk yang masuk dari luar (impor) termasuk melalui jalur ilegal. Tapi realisasi di lapangan belum berjalan maksimal oleh aparat Bea Cukai dan instansi terkait.
‘’Ini diperlukan personel yang benar-benar disiplin dalam menjaga dan menagawasi, baik di daerah perairan maupun ketika masuk ke daratan. Jika perlu jumlah petugasnya ditambah jika memang diperlukan,’’ ucap politisi dari PKS itu.
Selain itu lanjutnya, pengawasan internal juga harus berjalan dan ditegakkan aturan sesuai hukum yang berlaku.
‘’Kalau petugasnya di lapangan terbukti tidak menjalankan tugas dengan baik, tentu harus diberikan saksi tegas,’’ terangnya.
Hal senada juga dikemukakan anggota DPD RI Abdul Gafar Usman. Menurut dia, diperlukan sinergitas dan harmonisasi antara instansi yang telah diberikan wewenang dan kepercayaan mengawasi peredaran produk ilegal.
‘’Baik dalam pengawasan maupun penegakan hukum terhadap tindakan yang di luar prosedur,’’ ungkap Gafar.
Sebelumnya, Kasubdit Humas Ditjen Bea dan Cukai Haryo Limanseto meyakini upaya oknum petugas BC di Riau sebagai daerah perbatasan dengan negara tetangga, melakukan penyimpangan semakin kecil, pasca reformasi birokrasi digulirkan pemerintah. Apalagi sistem kontrol sudah semakin diperkuat.
‘’Namun bila ada oknum yang melakukan, kami lakukan penidakan. Jika ada yang terbukti melakukan penyimpangan akan ditindak sesuai hukuman disiplin. Mulai dari ditunda kenaikan pangkat, pencopotan jabatan sampai dengan pemecatan,’’ kata Haryopada waktu itu.
Haryo mengakui, sebagai daerah perairan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia, BC masih menemui kendala dengan banyaknya pelabuhan tikus yang menyulitkan kinerja BC yang bertugas mengawasi keluar masuknya barang antara negara.(yls)
