TELUK KUANTAN (RP) - Mogok kerja yang dilakukan pekerja PT Duta Palma Nusantara (DPN) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) mulai mempengaruhi kehidupan keluarga pekerja termasuk anak-anak mereka. Ada ratusan anak yang terpaksa putus sekolah. Hidup di tenda-tenda membuat kesehatan mereka terganggu. Bahkan dua ibu harus melahirkan bayi mereka di dalam tenda beralaskan tanah.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kuantan Singingi mendata sekitar 215 anak terlantar dan di antaranya ada yang putus sekolah dan belum sekolah. Mereka hidup di dalam tenda yang beralaskan tanah, sehingga kondisi kehidupan seperti ini jelas sangat membahayakan kesehatan anak-anak.
Ratusan anak ini ikut terlantar bersama orangtuanya yang tengah melaksanakan mogok untuk memperjuangkan hak mereka yang belum ditunaikan pihak perusahaan sejak Januari lalu. Para pekerja PT DPN yang mogok ini siang dan malam, hidup di tenda-tenda. Mereka sekarang bertahan hidup dengan meminta sumbangan dari pihak yang merasa iba melihat kondisi mereka.
Mogok kerja ternyata berdampak terhadap kelangsungan kehidupan anak. Pasalnya, anak yang tadinya sekolah, sekarang pakaian dan peralatan sekolah lainnya diduga telah dibuang oleh pihak perusahaan ke tempat yang tidak semestinya. Dan akibatnya, anak tidak bisa lagi bersekolah. Di antara mereka ada pelajar SMP yang duduk dibangku kelas III dan ada juga murid SD yang duduk dibangku kelas VI yang tak lama lagi akan melaksanakan ujian nasional.
Mendengar informasi itu, KPAID Kuansing langsung meninjaunya ke lapangan ke lokasi mogok kerja di Kecamatan Benai, Kamis (11/4). ‘’Mereka sekarang hidup di dalam tenda-tenda yang beralaskan tanah. Siang dan malam mereka dengan kondisi seperti ini. Sungguh mengkhawatirkan, kehidupan anak seperti ini serasa hidup di zaman penjajahan. Ini sudah keterlaluan dan kondisi ini tidak bisa kita biarkan,” kata Ketua KPAID Kuantan Singingi Suburman SH saat ditemui Riau Pos, Jumat (12/4).
Ia pun mengaku semakin iba dan prihatin melihat kondisi di lokasi karena ada tiga wanita yang terpaksa melahirkan bayi di tenda. Menurutnya, tidak semestinya kondisi ini terjadi Kabupaten Kuantan Singingi. “Sangat iba kita melihatnya. Mereka melahirkan di tenda, tak peduli kondisi hujan maupun panas, mereka tetap bertahan hidup dengan anaknya di tenda,” kata Subur.
Suburman mengatakan dirinya datang ke lokasi tenda para pekerja bersama dua anggota KPAID lainnya, yaitu Komisioner Pelaporan dan Advokasi Lidus Yardi SPdI, dan Komisioner Kemitraan Sandis Mitra SPdI. Pihak KPAID Kuansing pun berdialog dengan para orangtua dan anak yang hidup di tenda-tenda biru tersebut. Ditegaskan Suburman, kondisi yang dialami sekitar 215 anak sangat memperihatikan. “Dan memang ini tidak layak,” sebutnya.
“Memang tak ada sedikitpun perhatian perusahaan,” kata pria asal Kuantan Hilir ini menambahkan.
Setelah melihat kondisi anak-anak pekerja dari PT DPN yang mogok ini, Suburman berupaya mengkomunikasikan dengan pimpinan perusahaan, namun tidak ada jawaban dari pihak perusahaan. “Ini sama artinya, perusahaan telah turut menelantarkan anak, sehingga mereka tidak lagi bisa mendapatkan hak untuk mengenyam pendidikan dan hak untuk sehat,” kata Subur menyimpulkan.
Melihat kondisi ini, pihaknya telah mengkomunikasikan dengan KPAI Pusat. Dari komunikasi itu diakui Suburman, KPAI pusat siap turun ke Kuansing apabila memang sangat diperlukan. Disamping itu, pihaknya terlebih dahulu akan meminta dukungan dari Bupati Kuansing.
“Kami akomodir persoalan ini dan ini sudah disampaikan ke KPAI pusat. Kalau memeng dibutuhkan mereka siap datang ke Kuansing. Dan kita juga akan bicarakan dengan Pak Bupati, karena ini menyangkut hak-hak anak yang telah terabaikan,” kata Subur yang juga akan menyurati pihak berwajib.
Ketua Serikat Buruh Sejahtera PT DPN, Sornop Siahaan yang juga memiliki dua orang anak, yang saat ini juga hidup di tenda-tenda bersama masyarakat, mengakui, bahwa saat ini ada ratusan anak dari para pekerja PT DPN terlantar dan putus sekolah.
“Makanya kami berterima kasih kepada Pak Suburman dari KPAID yang telah meninjau kondisi kami di lapangan, semoga anak-anak kami mendapatkan haknya yang layak,” harap Sornop menyadari, bahwa ini adalah akibat dari aksi mogok yang dilakukan pihaknya di PT DPN.
Sementara itu, Humas PT Duta Palma Nusantara yang juga membidangi legal perusahaan Alex Setepu saat dikonfirmasi Riau Pos via selulernya, Jumat (12/4) kemarin, enggan memberikan jawaban terkait ratusan anak di PT DPN yang terlantar ini.
Ketika ditanyakan terkait perhatian PT DPN terhadap ratusan anak terlantar dari pekerja PT DPN yang melaksanakan mogok ini, ia terkesan mengelak. “Nanti saja ya pak, saya lagi meeting, nanti saya hubungi,” jawab Alex sambil memutuskan sambungan seluler.
Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kuansing, Drs H Alwis MSi yang dikonfimasi mengatakan, pihaknya akan melakukan peninjauan terhadap kondisi anak yang terdapat di lingkungan PT DPN. “Untuk memastikan kondisinya seperti apa, nanti akan kita tinjau,” jawab Alwis.***
