INHIL (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kabupaten dan DPRD Indragiri Hilir tetap komitmen menerapkan sistem resi gudang (SRG). Pasalnya, hal itu akan banyak memberikan keuntungan bagi petani kelapa. Harapan untuk dapat menerapkan SRG itu diketahui sudah cukup lama.

Mengingat lokasi lahan perkebunan kelapa dalam di Inhil sangat luas mencapai lebih kurang 500 ribu hektare. Meski ada sebagian darinya sudah tidak produktif. “Banyak jaminan dan keuntungan petani kita kalau SRG ini dapat teralisasikan,” kata Bupati Inhil HM Wardan dalam forum sosialisasi dan ekspos SRG di Tembilahan, Kamis (10/12).

Selain dihadiri bupati, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Inhil H Pahrolrozy, maupun perwakilan satker, forum tersebut juga dihadiri unsur DPRD, antara lain Ketua Komisis II Ahmad Junaidi, dan Wakil Ketua Komisi III Edy Haryanto Sindrang. “Apa yang kita programkan ini dalam rangka mengangkat sektor perkelapaan kita. Dengan tujuan para petani kelapa akan lebih sejahtera,” jelas mantan Sekretaris Kota  Pekanbaru ini.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Inhil Ahmad Junaidi mengaku sependapat dengan pemerintah dalam mewujudkan SRG. Terhadap pihak-pihak yang menolak SRG, ditegaskanya adalah mereka orang yang tidak mengerti apa yang dimaksud SRG.

“SRG inikan merupakan satu pembelaan kita (pemerintah dan DPRD, red) kepada  petani kelapa. Jadi diharapkan semuanya memberikan dapat dukungan penuh,” tegas politisi Golkar tersebut.

Hampir 80 persen jumlah masyarakat di Kabupaten Inhil bergantung dari sektor perkelapaan. Bahkan luas perkebunanya terbesar di dunia, mengalahkan beberapa daerah baik di Indonesia mapun negera lain. “Artinya kami tetap mendukung pemerintah dalam penerapan SRG di Kabupaten Inhil,” imbuhnya.(adv)