Riau Pos Online-Gelombang aksi unjukrasa pasca usainya penyelenggaraan PON XVIII 2012 Riau terus saja bergejolak di Kota Pekanbaru. Jumat tadi (12/10) massa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Riau menyosor masuk ke pekarangan Kantor Kejaksaan Tinggi Riau (Kejati Riau) di Jalan Sudirman Pekanbaru.
Mereka diterima Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau Amril Digo SH. Dalam pernyataan sikapnya Koordinator Lapangan KAMMI Riau Prastiyono dengan
lantang mengatakan PON XVIII Riau merupakan iven bergengsi tingkat Nasional telah ternodai kasus suap dan korupsi yang dilakukan oleh para Wakil Rakyat di DPRD Riau yang berkonspirasi dengan eksekutif dan pemilik modal.
PON yang seharusnya menjadi pesta rakyat Indonesia, akan tetapi menjadi pesta segelintir kaum elit yang menghabiskan uang rakyat. Dana PON yang melebihi angka Rp4 triliun ternyata lebih dari 75 persennya menggunakan dana APBD Riau dalam beberapa periode terakhir ini sehingga pos-pos anggaran yang seharusnya digunakan untuk program yang langsung menyentuh ke rakyat kini disedot untuk menyukseskan PON, bahkan yang lebih mengecewakan ternyata dampak positif PON tidak dirasakan oleh mayoritas rakyat kecil di Riau yang lebih menyakitkan di hati rakyat ketika terbukti anggaran tersebut dijadikan sebagai ajang korupsi para elit Pemerintah.
Beberapa anggota legislatif, pejabat eksekutif dan perusahaan telah ditetapkan jadi tersangka bahkan telah diadili. Seolah memberi angin segar terhadap penuntasan kasus korupsi di Riau, akan tetapi ternyata tidak kunjung dituntaskan hingga sampai ke "otak" di balik kasus korupsi tersebut padahal fakta persidangan telah menyebutkan secara jelas siapa saja yang terlibat.
"Rakyat tidak bisa dibohongi, keinginan rakyat hanya ingin Riau bersih dari korupsi," teriak massa. Berangkat dari rasa prihatin akan nasib rakyat Riau dan korupnya oknum Pemerintah dalam mengelola anggaran rakyat, KAMMI Riau sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat dan peduli terhadap masa depan rakyat Riau menyatakan sikap:
Pertama, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar mengaudit dana PON secara jujur dan objektif tanpa intervensi pihak manapun.
Kedua, mendesak Kejati Riau dan Polda Riau mengusut temuan dan fakta persidangan. Ketiga, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera mengusut tuntas
kasus korupsi PON hingga ke "otak" di balik semua ini. "Selamatkan anggaran rakyat Riau, usut tuntas kasus korupsi PON, .hidup mahasiswa...hidup rakyat Indonesia," demikian teriak massa demonstran KAMMI Riau siang tadi.
Aspidsus Kejati Riau Amril Digo SH saat menerima pernyataan sikap massa KAMMI Riau ini menegaskan bahwa kasus yang disampaikan oleh KAMMI Riau ini sudah ditangani KPK jadi Kejati Riau tidak mencampurinya karena sudah menjadi urusan KPK. Tapi kata Amril Digo aspirasi mahasiswa ini diterimanya dulu sebagai masukan dan akan ditindaklanjuti.
Pro-kontra pelaksanaan PON XVIII 2012 di Riau banyak menuai kritik dan pujian. Selain dikritik oleh rakyat, mahasiswa, ada juga yang memujinya bahwa berkat terobosan Rusli Zainal sebagai Gubernur Riau banyak manfaat positif yang didapat Riau. Antara lain dibangunnya sejumlah venue olahraga untuk generasi mendatang.
Selama ini Riau sangat minim sarana dan prasarana olahraga, bahkan untuk membeli matras senam seharga Rp140 juta saja dulunya tak ada perhatian. Tapi kini di era Gubernur Riau Rusli Zainal sejumlah kemajuan didapat Riau. Venue senam telah memiliki matras untuk senam lantai, artistik, dan matras aerobik gymnastik. Demikian juga venue lain juga demikian dan diharapkan ke depan dapat dimanfaatkan oleh bibit-bibit atlet asli putra-putri daerah Riau.
Sementara data yang dihimpun, sidang kasus suap dana PON XVIII 2012 Riau sebesar Rp900 juta, Rabu depan 17 Oktober 2012 akan menghadirkan saksi anggota DPRD Riau Abu Bakar Siddik, Turoechan Asy'ari, M Roem Zein. Sedangkan hari Kamisnya 18 Oktober 2012 menghadirkan saksi Tengku Muhazza, Syarif Hidayat, dan H Ramli FE SE.(rpg)
