Mendagri Fasilitasi Pembahasan RAPBD-P

Riau | Selasa, 12 Juni 2012 - 09:20 WIB

JAKARTA (RP) - Permasalahan yang dihadapi Provinsi Riau dalam mempersiapkan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII 2012, akhirnya sampai ke tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ini setelah Gubernur Riau HM Rusli Zainal yang juga Ketua Umum Panitia Besar (PB) PON bertemu orang nomor satu di Indonesia ini di Istana Negara, Senin (11/6).

Baca Juga :Sampaikan Pesan Pemilu Damai ke Nelayan yang Sedang Melaut

Kendala dana sehingga terbengkalainya beberapa venue mulai mendapatkan jalan keluar. Kementerian Dalam Negeri akan turun tangan terkait kebuntuan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Riau 2012.

Memang, kendala pendanaan masih menjadi masalah utama perhelatan PON yang akan dilaksanakan 9 September mendatang. Penyebabnya adalah belum adanya keputusan mengenai kapan pembahasan di DPRD Riau akan dilaksanakan.

Pertemuan tertutup yang berlangsung hingga sore itu juga dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

Keterangan resmi hasil pertemuan tersebut hanya diperoleh dari Menpora Andi Mallarangeng. Pria asal Makassar itu usai mengatakan, pada pertemuan itu Gubernur Riau hanya melaporkan progres persiapan PON di Riau dan kendala-kendala yang dihadapi.

‘’Gubernur Riau hanya melaporkan bagaimana persiapan PON di Riau, dan kendala-kendalanya,’’ kata Andi kepada wartawan di Kompleks Istana Negara, Senin (11/6).

Menpora mengungkapkan, persoalan pembahasan RAPBD 2012 yang masih terkendala juga menjadi bahasan saat Gubri Rusli Zainal melapor ke Presiden. ‘’Memang agak terhambat, sampai sekarang belum ada pembahasan,’’ kata Andi di Kompleks Istana Kepresidenan.

Ia mengatakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi akan mencoba memfasilitasi untuk mengatasi kebuntuan tersebut.

‘’Mendagri akan membicarakan bersama DPRD agar pembahasan bisa dilanjutkan, juga ada kejelasan mengenai beberapa dana yang diperlukan,’’ urai Andi.

Namun, mantan juru bicara kepresidenan itu tidak merinci jumlah dana yang masih diperlukan untuk iven olahraga empat tahunan itu. Andi menjelaskan, pemerintah pusat juga turut memikirkan solusi belum rampungnya sejumlah venue.

Saat ini setidaknya masih tujuh tempat pertandingan yang pembangunannya masih di bawah 60 persen. Misalnya biliar, boling, softball, baseball, gulat, dan futsal.

Nah, untuk menyiasatinya, disiapkan rencana alternatif, yakni dengan menggunakan fasilitas yang ada plus mengatur jadwal cabang-cabang olahraganya. Cara seperti itu pernah dilakuan saat perhelatan SEA Games beberapa bulan silam. Saat itu, Istora Senayan dipakai untuk dua cabor, yaitu karate dan wushu. Begitu juga dengan GOR Cibubur yang digunakan untuk taekwondo dan futsal.

‘’Kita carikan solusi agar PON tetap bisa dilaksanakan tepat waktu. Venue yang ada hambatan juga kita carikan solusi,’’ kata Andi.

Bagaimana dengan kasus dugaan korupsi yang mewarnai persiapan PON Riau? Andi menuturkan, tidak ada pembahasan khusus mengenai persoalan itu. Termasuk tidak ada instruksi dari presiden. ‘’Kalau itu (kasus hukum, red) berjalan sendiri. Persiapan venue atau penyelenggaraan juga harus berjalan,’’ kata Andi.

Entry by Name Diperpanjang 16 Juni

Berdasarkan pertemuan antara tim Pengawas dan Pengarah (Wasrah) PON, Pengurus Besar (PB) PON, dan Komisi Keabsahan yang berlangsung, Senin (11/6), di Kantor KONI Pusat, Jakarta diputuskan pendaftaran entry by name diperpanjang hingga 16 Juni pukul 22.00 WIB.

‘’Pengunduran tersebut berdasarkan pertimbangan atas aspirasi beberapa daerah yang terkendala dalam pendaftaran seperti jaringan internet dan kendala-kendala lainnya yang dibahas dalam rapat,’’ sebut Wakil Ketua I PB PON, Ahmadsyah Harrofie kepada Riau Pos malam tadi usai rapat.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman, Tim Wasrah Ir K Inugroho dan Wakil Ketua Harian PB PON Zulkifli Saleh tersebut, dilanjutkan Ahmadsyah, kepada kontingen yang belum mendaftarkan nama-nama atlet dan pelatihnya, maka dapat segera memasukkan data beserta juga dengan data tamu VIP, media dan ofisial lainnya.

Adanya pengunduran tersebut juga diminta kepada seluruh provinsi peserta PON untuk memenuhi data ofisial secara keseluruhan yang akan diboyong ke Riau nantinya.

‘’Khusus atlet, itu tidak boleh diubah lagi datanya kalau sudah dimasukkan, namun penambahan dilakukan jika ada kekurangan sesuai dengan kendala logis yang disampaikan daerah tersebut,’’ lanjutnya.

Berdasarkan SK Nomor: 44/2012 tentang Pelaksanaan PON, tercatat kuota atlet keseluruhan berjumlah 7.410.

Sementara berdasarkan data penutupan pendaftaran 10 Juni pukul 24.00 WIB, masih ada sekitar 97,52 persen yang melakukan entry dan baru 97,17 persen yang sudah mengajukan.

‘’Sekitar 200 atlet lagi kuotanya atau sekitar tiga persen yang belum memasukkan, padahal sudah ditambah waktu perpanjangan satu hari. Hal ini juga karena seharusnya pendaftaran dimulai 9 Mei, namun kita baru laksanakan 26 Mei sesuai arahan tim Wasrah,’’ tambahnya.

Ahmadsyah menjelaskan dalam rapat kemarin juga dibahas jika berlebih, maka bisa saja dilakukan penambahan kuota atlet PON secara keseluruhan atau sebaliknya, kuota tidak direvisi, namun komisi keabsahan yang bekerja untuk mengurangi.

‘’Ini ditetapkan sesudah berakhirnya pendaftaran pada 16 Juni tersebut,’’ tambahnya lagi.

Sementara itu, kontingen Riau yang memasukkan data tepat pada 9 Juni kemarin sudah menyelesaikan persyaratan baik atlet dan pelatih. Tercatat kontingen Riau nantinya berjumlah 833 orang. Dengan rincian 691 atlet dan 142 pelatih.

‘’Dengan kuota dan data tersebut maka tim Riau sudah tidak ada perubahan lagi, atlet yang sudah didaftarkan masing-masing Pengprov Cabor tersebut dimasukkan ke data KONI dan didaftarkan ke PB PON, lalu dikembalikan kepada Pengprov bersangkutan untuk dibuatkan berita acaranya,’’ terang Kepala Bidang Pembinaan Prestasi KONI Riau, Sudarto.

Data atlet dan pelatih pada entry by name tersebut, pada 16 Juni usai penutupan pendaftaran nanti, dilakukan penerimaan terakhir daftar entry yang manual (asli) yang sudah dilegalisasi oleh Pengprov Cabor bersangkutan dan KONI masing-masing Provinsi.(fal/jpnn/egp/fat/ila)









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook