PEKANBARU (RP)- Dewan Kesenian Riau (DKR) dan Dinas Kebudayaan Pariwisata (Budpar) Riau sepakat untuk menjadikan kesenian Melayu Riau sebagai tuan rumah di negeri sendiri.
Ini sebagai langkah untuk mendukung Visi Riau 2020 dan membendung masuknya berbagai kesenian luar yang tidak cocok dengan kebudayaan Melayu Riau.
Kedua belah pihak, baik DKR maupun Budpar Riau berkomitmen menuangkannya dalam program yang melibatkan keduanya. Ini terungkap dalam audiensi Pengurus DKR dengan Dinas Budpar Riau.
Rombongan DKR dihadiri langsung Ketua Umum DKR Kazzaini KS, Ketua I Mosthamir Thalib, Sekretaris Umum Erianto Hadi, Bendahara Umum Fahrul Rozi, Ketua III Halmansyah, dan Ketua IV Bidang Kerja Sama Raja Isyam Azwar.
Tim DKR disambut langsung Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Riau H Said Sarifudin SE MP didampingi sejumlah kabid dan staf. Kazzaini KS menyampaikan, DKR sebagai sebuah lembaga berkesenian tentunya sangat komit untuk menjadikan kesenian Melayu Riau sebagai tuan rumah di negeri sendiri.
Sangat ironis kiranya, Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu, justru kesenian yang ditampilkan bukan kesenian yang berciri khas kebudayaan Melayu.
Tapi itu semua tidak terlepas dari dukungan anggaran yang diperuntukan bagi Dewan Kesenian Riau (DKR). Pasalnya, tahun 2012 ini anggaran yang diperuntukan untuk DKR sebagai sebuah lembaga berkesenian di Riau, hanyalah Rp100 juta. Namun begitu, pengurus DKR yang baru saja terbentuk tidak patah arang.
DKR “berkeliling” untuk mencari dukungan anggaran agar program dan kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik. Terutama mendukung Visi
Riau 2020, yakni menjadikan Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu di Asia Tenggara.
Banyak saran dan pendapat yang diusulkan DKR ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Riau untuk bisa diakomodir dalam program kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Riau di tahun 2013 mendatang.
DKR menilai banyak kesenian tradisional melayu Riau yang bisa diangkat kembali menjadi sebuah kesenian yang memiliki identitas. “Ini akan lebih memiliki identitas Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu,” ujarnya.
Hal senada dipaparkan Raja Isyam Azwar. Menurutnya Dinas Budpar harus jeli memanfaatkan momen dan tempat untuk mensosialisasikan kesenian Melayu Riau sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Misalnya saja dengan memanfaatkan mal-mal.
“Di mal ini, kita tidak perlu mengumpulkan orang atau pengunjung lagi. Karena pengunjung sudah ada. Dan ini bisa dikemas Dinas Budpar sebagai tempat menggemakan kesenian Melayu Riau,” ujarnya.
Selama ini, justru yang tampak hanya berbagai kesenian modern dengan menggunakan busana yang seronok. “Dan ini bisa disinergiskan bersama dengan Budpar,” ujarnya.
Menanggapi saran dan masukan yang disampaikan DKR, Kepala Dinas Budpar Riau H Said Sarifudin SE MP menyampaikan apresiasi atas kedatangan DKR yang menyampaikan berbagai program.
Menurutnya, DKR adalah sebuah wadah kalangan seniman Riau untuk berkesenian. Fungsi DKR sangat besar. Apalagi yang berkaitan dengan berkesenian.
Pihaknya akan mengupayakan dan mengakomodir aspirasi yang disampaikan kalangan DKR untuk menjadikan kesenian Melayu sebagai tuan rumah di negeri sendiri. “Saran dan masukan kawan-kawan ini akan kita coba siapkan dalam program 2013 nantinya,” ujarnya.
Begitu juga soal anggaran, Said Sarifudin mengajak bersama-sama DKR untuk mencari anggaran. Tidak saja di Pemerintah Daerah tapi juga di pusat. Namun sayangnya, di tingkat pusat tidak ada Dewan Kesenian Nasional.
Sehingga aspirasi yang disampaikan sedikit terhambat. “Tapi ke depan ada wacana akan dibentuk Dewan Nasional,” ujarnya.
Begitu juga dengan payung hukum Dewan Kesenian yang hanya berupa Kepmendagri juga ada wacana akan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP). Dengan demikian, kedudukannya akan lebih kuat.(dac)
