ROKANHULU (RIAUPOS.CO) -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno bersama Bupati Rohul H Sukiman, Kamis, (11/4) melakukan penanaman perdana program peremajaan sawit rakyat (PSR) KUD Makarti Jaya Desa Kumain, Kecamatan Tandun dengan luas 731 hektare tepatnya di PTPN V Kebun Plasma Sei Tapung.
PSR yang merupakan program nasional yang telah dimulai sejak 2018 dengan total luas 2.286 hektare di Kabupaten Rohul merupakan terluas di 4 kabupaten yang mendapatkan PSR di Provinsi Riau yakni Kabupaten Siak, Indragiri Hulu, Rokan Hilir, dan Kampar.
Kunjungan Menteri BUMN ke Rokan Hulu dalam rangka menghadiri HUT ke-21 BUMN tersebut, sekaligus meresmikan peremajaan tanaman kelapa sawit plasma seluas 32.996 hektare melalui program “BUMN Untuk Sawit Rakyat” di lima Kabupaten di Provinsi Riau.
Kedatangan Menteri BUMN Rini Soemarno didampingi Gubernur Riau Syamsuar di Negeri Seribu Suluk dengan menggunakan helikopter disambut Bupati Rohul H Sukiman, forkopimda, Dirut Direkut PTPN V Jatmiko K Santosa, para kepala OPD Rohul.
Bupati Rohul H Sukiman Rokan Hulu menyebutkan, Rohul salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang terbesar mendapatkan bantuan PSR. Dari luas peremajaan kelapa sawit itu, total dana bantuan PSR yang dikucurkan sekitar Rp57,1 miliar yang disalurkan kepada 912 kepala keluarga (KK) di tiga KUD yang ada di tiga kecamatan yakni KUD Intan Makmur Desa Bukit Intan Makmur (BIM) Kecamatan Kunto Darussalam sebanyak 698 hektare dengan 271 KK penerima.
Kemudian, KUD Makarti Jaya Desa Kumain, Kecamatan Tandun, dengan luas 731 hektare, penerima 292 KK. Selanjutnya, KUD Bangkit Usaha Makmur Desa Boncah Kusuma, Kecamatan Kabun seluas 857 hektare dengan KK penerima 346.
Dari tiga KUD yang mendapatkan bantuan program PSR, dua KUD telah melaksanakan penanaman peremajaan kelapa sawit yakni KUD Makarti Jaya dan KUD Bangkit Usaha Makmur. ‘’Hari ini (Kamis, red), penanaman perdana kelapa sawit rakyat seluas 731 hektare dimulai di lahan KUD Makarti Jaya Desa Kumain. Yang dilakukan bersama-sama oleh Menteri BUMN, Gubernur Riau,’’ ujarnya.
Sukiman berharap bantuan PSR dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Dengan harapan, dapat meningkat produksi kelapa sawit rakyat dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Karena bantua PSR merupakan dana hibah dari BPDP-KS itu, langsung disalurkan melalui rekening koperasi dan kelompok tani setelah melalui progres pekerjaan PSR di lapangan.
‘’Setiap petani kelapa sawit akan mendapatkan bantuan Rp25 juta per hektarenya, dan setiap KK maksimal mendapatkan bantuan untuk 4 hektare dalam peremajaan kelapa sawit. Program PSR ini, pemerintah pusat memberikan kepercayaan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mengelolanya. Koperasi penerima bantuan program PSR, diverifikasi oleh BPDPKS Pusat,’’ tuturnya.
Sukiman menambahkan, bantuan dana Rp25 juta per hektare itu akan digunakan untuk peremajaan sawit para petani yang sudah harus dilakukan replanting, mulai dari penebangan hingga penanaman, termasuk pengadaan bibit sawit. Jika dihitung total biaya untuk peremajaan sawit hingga menghasilkan selama kurang lebih 4 tahun, menghabiskan dana sekitar Rp58 juta.(adv)
