PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - DPRD Riau berniat menemui Presiden Joko Widodo untuk mendorong agar pusat segera mendefenitifkan jabatan Gubernur Riau yang saat ini dijabat seorang pelaksana tugas.

Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman hal itu berkaitan dengan keluarnya keputusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi Annas Maamun sebagai Gubernur Riau nonaktif.  Penolakan itu berarti sudah memiliki ketetapan hukum yang tetap atau inkrah. "Kita berencana segera menemui presiden. Karena ini harus diusahakan sesegera mungkin sehingga setelah ada gubernur defenitif tinggal mencari wakil gubernurnya," ujarnya.

Menurutnya kalau Gubernur Riau dijabat pejabat yang defenitif, maka memiliki kewenangan penuh terhadap penganggaran dan akan lebih meningkatkan pembangunan yang saat ini sedang dianggarkan.

"Setelah ada gubernut defenitif kemudian ditambah nanti ada Wakil Gubernur Riau ini juga akan menambah cepat roda pembangunan di Riau. Namun, rencana ini kembali lagi ke jadwal presiden kapan bisa," ujarnya.

Tidak saja persoalan jabatan kepala daerah, dirinya juga menyoroti soal banyaknya jabatan pelaksana tugas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, mulai dari Plt Gubernur, Plt Sekda dan Plt Sekwan DPRD Riau.

"Di Riau ini kan terlalu banyak jabatan  Artinya kalau jabatan Plt inikan tanpa ada status jabatan. Untuk itu kita berharap semua jabatan yang berstatus Plt ini segera didefenitifkan," katanya.

Laporan: Doni Afrianto

Editor: Fopin A Sinaga