BENGKALIS (RIAUPOS.CO)- Kelembagaan terubuk perlu segera dibentuk dalam upaya optimalisasi program-program yang berhubungan dengan pelestarian ikan terubuk.

Kelembagaan tersebut nantinya diisi oleh seluruh pihak yang terlibat, mulai dari unsur pemerintah, perguruan tinggi,  pihak swasta hingga masyarakat nelayan.

Hal itu diungkapkan pemerhati ikan terubuk yang juga dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau, Deni Efizon kepada wartawan, Selasa (11/2).

‘’Kelembagaan terubuk ini perlu dibentuk secepatnya, target kita tahun ini, agar program-program yang disusun dalam usaha pelestarian ikan terubuk bisa  berjalan dengan optimal,’’ ujar Deni.

Dikatakan, terkait dengan kelembagaan terubuk ini, sebelumnya sudah ada pertemuan awal dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis, utusan dari Kabupaten Kepulauan Meranti dan juga Siak.

Dalam pertemuan tersebut ada beberapa opsi tentang bentuk kelembagaan terubuk tersebut, salah satunya adalah UPT yang dikelola oleh Pemprov Riau. Dengan UPT memang memberikan keuntungan tersendiri yaitu dari sisi pendanaan akan lebih mudah didapatkan, yaitu melalui APBD.

Namun, persoalannya adalah untuk membentuk UPT harus melalui persetujuan DPRD dan itu membutuhkan proses yang cukup lama.

‘’Perkiraan saya kalau dalam bentuk UPT, maka saya ragu kelembagaan terubuk ini akan bisa terbentuk pada tahun 2014,’’ kata Deni.

Untuk itu, sambung Deni lagi, dirinya cenderung  kelembagaan terubuk ini berdiri sendiri lepas dari struktur organisasi pemerintah.

Dirinya optimis, dengan cara seperti itu, kelembagaan terubuk akan bisa terbentuk tahun ini juga.

‘’Nantinya semua pihak akan kita libatkan mulai dari Propinsi, Bengkalis, Meranti dan juga Siak, karena siklus ikan terubuk ini mulai dari bertelur hingga dewasa melalui perairan di tiga kabupaten tersebut,’’ kata Deni.(evi)