PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dituntut selektif dalam mengusulkan program kerja. Ini dilakukan untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang dinilai tidak tepat dan menyalahi aturan serta ketentuan yang berlaku.
Hal itu disampaikan Asisten III Setdaprov Riau, Hardy Djamaluddin kepada Riau Pos akhir pekan lalu di Kantor Gubernur Riau. Menurutnya seluruh SKPD harus mematuhi tugas, pokok dan fungsi yang telah diamanahkan.
Ditanyakan mengenai indikasi program kerja di salah satu SKPD yang tidak teknis tapi melaksanakan kegiatan teknis, maka disebutkannya hal itu secara prinsip tidak dibenarkan. ‘’Jadi kalau tugasnya sebagai perencana harus mengarah ke sana. Tidak menerapkan program-program kegiatan teknis. Karena itu wewenangnya instansi teknis. Memang seperti itu ketentuannya,’’ sambung Mantan Kepala Biro Keuangan Setdaprov Riau itu.
Begitu juga saat disinggung mengenai adanya indikasi kegiatan penilitian pendidikan yang diambil sebagai acuan perencanaan pembangunan, dia mengaku tidak mengetahui secara detail. Namun, dia mengaku akan mengkroscek informasi tersebut.
‘’Saya belum lihat secara keseluruhan. Nantinya akan kita lihat di APBD 2014, kan malam ini (Kamis, red) disahkan. Ya harus proporsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di instansi pemerintahan,’’ tutur Hardy.
Dengan pertimbangan itu, dia mengharapkan seluruh SKPD dapat mematuhi mekanisme dan aturan main dalam pengajuan program kegiatan. Sehingga, tidak menjadi kendala saat direalisasikan, apalagi untuk kepentingan publik.(rio)
