PEKANBARU (RIAUPOS.CO) Jelang akhir tahun, realisasi kegiatan pembangunan yang dijalankan menggunakan APBD 2018 di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru rendah. Diprediksi, realisasi pembangunan maksimal hanya akan menyentuh angka 75 persen.
Asisten II Sekretariat Kota Pekanbaru El Syabrina mengatakan, angka capaian realisasi tersebut didapat setelah pihaknya melakukan evaluasi kegiatan pembangunan pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Pemko Pekanbaru. Di mana, setiap OPD dalam rapat evaluasi tersebut diminta untuk memaparkan capaian masing-masing per OPD.
“Kami melakukan evaluasi secara bertahap kepada OPD-OPD yang ada di lingkungan Pemko Pekanbaru. Setiap pekannya ada enam hingga tujuh OPD yang dilakukan evaluasi, dan hingga Senin (10/12) sudah selesai seluruhnya,” katanya.
Pada intinya, lanjut El Syabrina, untuk anggaran pada APBD 2018, capaian pembangunan fisik tidak bisa mencapai angka 90 atau 100 persen. Namun dikatakannya, hal tersebut bukan dikarenakan kinerja dari OPD-OPD yang ada tidak bagus atau tidak maksimal. Tetapi lebih disebabkan karena keterbatasan anggaran.
“Keterbatasan anggaran itu terjadi akibat adanya rasionalisasi, sehingga capaian pembangunan hanya di kisaran angka 75 persen. Jadi sekali lagi saya katakan, bukan karena ketidakmampuan OPD untuk merealisasikan kegiatannya. Tapi karena memang adanya rasionalisasi, bahkan hampir di seluruh OPD,” ujarnya.
Untuk OPD mana saja yang capaian realisasinya cukup rendah, El Syabrina mengaku tidak hafal. Karena evaluasi yang dilakukan bersama OPD tidak dilakukan secara serentak, namun terpisah dan bergiliran enam hingga tujuh OPD setiap pekannya.
“Kalau mana yang terendah yang mana yang tertinggi, saya tidak hafal. Karena pembahasannya kan tidak langsung semua,” sebutnya.
Sedangkan untuk realisasi keuangan, El Syabrina juga mengatakan bahwa capaian juga cukup rendah. Pasalnya, untuk 2018 juga terjadi tunda bayar kegiatan. Namun untuk berapa jumlahnya, ia juga enggan menyebutkannya.
“Banyak sekali, terutama di OPD PUPR dan Perkim. Kalau tunda bayar di 2017, in sya Allah semua akan bisa diselesaikan pada tahun ini. Karena itu yang kami prioritaskan lebih dahulu,” katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Kota Pekanbaru M Noer mengatakan, bahwa pekerjaan yang belum dibayar Pemko Pekanbaru, atau tunda bayar yang terjadi pada 2017 lalu, pada APBD Perubahan 2018 ini akan jadi prioritas untuk dibayarkan. Di mana, dari catatan Pemko Pekanbaru, tunda bayar pada 2017 mencapai Rp158 miliar.
Meksipun pada tahun ini diprediksi juga akan ada pekerjaan yang tunda bayar. Namun pihaknya akan memprioritaskan pekerjaan tunda bayar pada 2017 untuk diselesaikan terlebih dahulu.
