Laporan SYAHRUL MUKHLIS dan EKA GUSMADI PUTRA, Pekanbaru redaksi@riaupos.co
Rencana pembangunan gedung 12 lantai DPRD Riau yang diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp130 miliar terus disoroti.
Anggaran sebanyak itu bisa digunakan untuk membangun 2.000-an rumah layak huni untuk masyarakat tidak mampu seharga Rp55 juta per unitnya.
Kritikan terhadap rencana pembangunan gedung ini justru datang dari kalangan DPRD Riau. Pemprov diminta untuk lebih mengutamakan membangun rumah layak huni untuk masyarakat.
‘’Saya duduk sebagai Ketua Komisi B, saya melihat seharusnya pembangunan lebih menyentuh masyarakat. Permintaan rumah layak huni di masyarakat mencapai puluhan ribu setiap tahunnya, jadi lebih baik anggaran itu (gedung 12 lantai DPRD Riau, red) untuk membangun rumah daripada gedung dewan,’’ kata Ketua Komisi B DPRD Riau Rusli Ahmad kepada Riau Pos, Selasa (10/12).
Disebutkan Rusli Ahmad, jika diperkirakan anggaran satu rumah layak huni Rp55 juta, dengan dana Rp130 miliar, maka semakin banyak masyarakat Riau yang memiliki rumah.
‘’Mengapa anggota DPRD Riau tidak berpikir menganggarkan Rp100 miliar untuk rumah layak huni saja,’’ kata kader PDI Perjuangan itu.
Disebutkannya, selain rumah layak huni, masyarakat masih memerlukan jembatan penghubung. Jalan-jalan produksi banyak yang putus dan perlu perbaikan dan pembangunan jalan.
‘’Gedung DPRD ini masih bagus dan masih bisa menampung jika ada penambahan sepuluh anggota dewan. Tahun-tahun sebelumnya anggaran Riau ini sudah tersedot untuk PON, sekarang waktunya membangun untuk rakyat,’’ kata Rusli Ahmad.
Rusli yang duduk pada komisi yang mengurus tentang perekonomian Riau tersebut menyatakan jika dana Rp130 miliar tersebut dianggarkan untuk kepentingan nelayan, petani maka akan memperbaiki perekonomian masyarakat.
‘’Masyarakat petani masih perlu pupuk subsidi, banyak petani perlu bibit, nelayan masih perlu sampan dan jaring.
Politisi PAN Drs Hikmani MPd juga mengatakan dana ratusan miliar tersebut lebih baik digunakan untuk membangun rumah masyarakat daripada gedung dewan.
‘’Pembangunan itu yang lebih cermat dan tepat, masih banyak masyarakat perlu rumah. Mengapa tidak membangun rumah untuk masyarakat saja,’’ kata Hikmani.
Sementara politisi dari Partai Demokrat Eddy Mohd Yatim yang duduk di DPRD Riau mengatakan untuk pembangunan gedung bertingkat itu masih perlu sosialisasi dan kajian.
‘’Disosialisasikan dulu, apakah sudah perlu atau tidak gedung itu,’’ kata Eddy Yatim.
Sekda: Semua Tergantung DPRD
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekdaprov) Riau Zaini Ismail kepada Riau Pos, Selasa (10/12) menyebutkan jadi tidaknya pembangunan gedung 12 lantai tergantung kepada pembahasan di DPRD Riau. Pemprov Riau sifatnya hanya memberikan usulan.
Dijelaskannya, selama penggunaan gedung tersebut memang dinilai sangat diperlukan segera, maka bukan tidak mungkin pembangunan bisa dilaksanakan. Tapi lagi-lagi dikatakannya, itu semua sesuai dengan pembahasan yang akan berjalan nantinya.
“Belum tahu juga, apakah jadi atau tidak. Tergantung pembahasan saja,” sambungnya singkat.
Untuk saat ini, Zaini mengatakan dalam RAPBD 2014 anggaran yang disediakan adalah untuk pembahasan detail engineering design (DED).
“Gedung itu masih dalam pembahasan DED. Kita lihat perkembangannya. Setahu saya, (pembangunan gedung, red) tidak ada dimasukkan di anggaran murni,” ujarnya.
Ditambahkannya, usulan pembangunan gedung tak hanya dari pemprov saja, tapi ada juga usulan dari pihak legislatif. Tentang tahap pembahasan perencanaan fisik bangunan, Sekda katakan semuanya tergantung DPRD.
‘’Kalau memang bisa dituntaskan segera (DED, red), mungkin bisa (pembangunan gedung, red) diusulkan pada anggaran perubahan 2014 nantinya,’’ sebut Zaini.(yls)
