JAKARTA (RP) - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2013 kepada para menteri, pimpinan lembaga serta para gubernur se-Indonesioa, termasuk Gubernur Riau HM Rusli Zainal, di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/12).
DIPA merupakan anggaran dari APBN yang dialokasikan ke berbagai kementerian, lembaga negara dan provinsi seluruh Indonesia.
Pada kesempatan itu, Presiden menginstruksikan agar DIPA yang sudah diterima segera ditindaklanjuti dan dilaksanakan secara tepat sasaran, transparan dan akuntabel.
‘’Saya minta jangan ada kemandekan. Tapi justru harus lebih cepat,’’ tegasnya, seraya juga meminta semua pengguna anggaran agar menghindarkan diri dari tindakan korupsi.
Ditegaskan Presiden, APBN dan APBD merupakan salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sehingga, bila program tidak jalan, maka upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga terganggu. Belanja APBN 2013 mencapai Rp1.683 triliun, meningkat 8,7 persen dibanding APBN-P tahun anggaran 2012 lalu.
Presiden menginformasikan bahwa sekitar pertengahan Januari 2013, seluruh gubernur dan bupati/walikota akan dikumpulkan di Istana Negara untuk mendapatkan penjelasan terkait penggunaan anggaran, sehingga dapat terhindar dari korupsi dan penyalahgunaan anggaran.
Sementara Gubri HM Rusli Zainal akan segera menindaklanjuti penyerahan DIPA dengan menyerahkan ke berbagai instansi vertikal dan SKPD yang ada di Provinsi Riau.
‘’Kita akan segera menyerahkan DIPA ini ke semua instansi/lembaga terkait,’’ katanya.
Sementara itu Kepala Biro Humas Setdaprov Riau, Chairul Riski mengatakan, peroleh DIPA Riau 2013 mengalami peningkatan. Namun, ia belum dapat memberikan keterangan secara detail berapa peningkatan alokasi dana dari pusat tersebut.
‘’Ya, info pastinya belum kita peroleh. Namun, gambarannya memang terdapat kenaikan DIPA 2013. Tunggu saja,’’ ujar Riski.
Juru bicara Pemerintah Provinsi Riau itu juga memberikan gambaran bahwa perolehan DIPA Riau akan diketahui secara menyeluruh dalam dua atau tiga hari ke depan.
Namun, dia dapat memberikan gambaran secara umum untuk perolehan DIPA Riau tahun 2013. Riski mengungkapkan, perolehan DBH Pajak senilai Rp626.726.642.014, DBH SDA Rp2.133.001.421.186 dan perolehan DAU mencapai Rp726.630.916.000.
Selain itu untuk perolehan DAK sebesar Rp38.738.320.000, Dana Penyesuaian sebesar Rp659.053.308.000. Total beberapa poin tersebut mencapai Rp4.184.150.607.200.
Ia menegaskan, bahwa itu masih belum keseluruhan, masih ada gambaran alokasi dana vertikal dan beberapa porsi DIPA lainnya. Menurutnya, alokasi tersebut di atas tahun 2012 lalu yang secara keseluruhan senilai Rp14,65 T.
Adapun DIPA yang diterima Riau tahun anggaran 2012 yakni Dana Dekonsentrasi Rp506.652.937.000, Dana Instansi Vertikal Rp4.337.751.989.000, Tugas Pembantuan Rp268.330.328.000, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp398.793.540.000.
Sedang untuk Dana Alokasi Umum (DAU) Rp5.316.669.142.000, Dana Urusan Bersama Rp93.305.960.000. Dana Bagi Hasil (DBH) Rp3.737.955.803.740 sehingga total DIPA yang diterima jadi Rp.14.659.459.699.740.
Untuk diketahui, perbandingan dana DIPA yang diterima Riau memperlihatkan tren peningkatan. Pada 2005 DIPA Riau Rp3,7 triliun. Pada 2006 meningkat jadi Rp4,5 triliun, 2007 naik jadi Rp5,7 triliun.
Namun pada 2008 sempat turun jadi Rp5,6 triliun dan naik lagi 2009 jadi Rp6,5 triliun. Pada 2010 turun lagi jadi Rp6,2 triliun. Pada 2011 naik jadi Rp11,5 triliun dan 2012 naik pesat jadi Rp14,6 triliun.
Tegur Empat Gubernur
Kemarin, Presiden SBY dibuat marah oleh gubernur. Penyebabnya adalah ketidakhadiran empat gubernur dalam acara penyerahan DIPA tersebut.
Yakni, Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin, Gubernur Lampung Sjachroedin ZP dan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) HM Sani.
Namun, suasana berubah ketika pembawa acara menyebut bahwa Provinsi Sulsel diwakili Wagub Agus Arifin Nu’mang. Karena yang maju bukan Syahrul, SBY menahan DIPA. Dia lantas bertanya kepada Agus. Beberapa saat berbincang, SBY lantas menyerahkan DIPA tersebut.
Setelah Sulsel, giliran Sumsel yang diwakili Wagub Eddy Yusuf. SBY berbicara dengan Eddy. Raut muka SBY berubah. Dia bahkan sampai memanggil Mensesneg Sudi Silalahi untuk meminta penjelasan. Kali ini SBY lebih lama menahan DIPA sebelum akhirnya menyerahkan ke Eddy.
Berikutnya, DIPA untuk Provinsi Lampung dan Kepri diterima Wagub masing-masing, yakni Joko Umar Said dan Soerya Respationo. SBY kembali menanyakan alasan ketidakhadiran gubernur dari dua provinsi tersebut.
Sebelum memberikan arahannya, SBY lebih dulu meminta Mendagri Gamawan Fauzi untuk menertibkan kehadiran pejabat dalam acara yang tergolong penting itu.
‘’Kalau sakit, bisa diterima. Tetapi, kalau ada acara di provinsinya dan kemudian tidak datang, saya tak bisa terima,’’ tegas SBY.
Gamawan mengatakan, salah seorang di antara empat gubernur itu, yakni Gubernur Kepri, baru saja menjalani operasi di Jerman. Penyebab ketidakhadiran tiga gubernur lainnya belum diketahui.
‘’Itulah yang akan saya cek ke wakil gubernurnya,’’ tegas Gamawan. Berdasar informasi, gubernur Sulsel tidak hadir karena ada anggota keluarganya yang meninggal dunia. Gubernur Sumsel absen karena berada di Amerika Serikat. Gubernur Lampung tidak hadir karena melantik bupati, sedangkan gubernur Kepri sakit.
Menkeu Agus Martowardojo dalam laporannya mengatakan, DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran dan disahkan oleh Menkeu.
DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satuan kerja dan dasar pencairan dana kepada masing-masing pengunaan anggaran.
Agus mengatakan, dari hasil pembahasan APBN 2013 antara pemerintah dan DPR, pendapatan negara ditetapkan Rp1.529,7 triliun. Angka itu naik Rp171,5 triliun atau 12,6 persen dari target APBN-P tahun anggaran 2012.
Di sisi lain, belanja negara ditetapkan sebesar Rp1.683 triliun, naik Rp134,7 triliun atau 8,3 persen dibandingkan pagu APBN-P 2012. Defisit anggaran dalam anggaran 2013 ditetapkan Rp153,3 triliun atau 1,56 persen dari produk domestik bruto.(yud/rio/fal/c8/agm/jpnn)
