PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Ambruknya rumah pompa sistem penyediaan air minum (SPAM) Dumai Rohil dan Bengkalis (Durolis) di Kabupaten Rokan Hilir, menuai sorotan. Hingga kini, penyebab robohnya bangunan yang belum difungsikan itu masih misteri.
Proyek strategis untuk melayani kebutuhan air minum tiga kabupaten/kota di Bumi Lancang Kuning menelan anggaran sebesar Rp623 miliar. Dimana dana tersebut bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Rohil, APBD Provinsi Riau dan APBN pusat.
Pekerjaan fisik kegiatan tersebut telah dimulai sejak 2017 lalu, ditargetkan dapat dimanfaatkan pada 2019. Akan tetapi, belum difungsikan salah satu bangunan di Unit SPAM Durolis yang berada di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Rohil telah roboh, Jumat (4/1) lalu.
Di lapangan terlihat banguan yang berdiri di pinggiran Sungai Rokan, nyaris rata dengan tanah. Tiang-tiang pondasi penyanggah bangunan sudah roboh, kondisi bangunan tampak porak poranda.
Bangun roboh itu merupakan rumah pompa yang dikerjakan oleh PT Monhas Andresrabat
dengan nilai penawaran Rp26,6 miliar. Perusahaan itu adalah pemenang lelang proyek bersumber APBN tahun 2018 dari pagu anggaran Rp33,68 miliar. Sedangkan, untuk supervisi dimenangkan oleh PT Riau Multi Cipta Dimensi dengan harga penawaran Rp1.035.100.000 dari pagu sebesar Rp1.050.000.000. Kedua perusahaan tersebut berdomisili di Pekanbaru.
Kasi Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejati Riau Muspidauan tak menampik, salah satu bangunan penyediaan air baku SPAM Durolis di Kabupaten Rohil, roboh. Dikatakannya, peristiwa tersebut terjadi pada 4 Januari lalu.
“Yang roboh itu struktur atap rumah pompa SPAM Durolis,” ujar Muspidauan, Kamis (10/1) siang.
Disampaikan mantan Kasi Datun Kejari Pekanbaru, pelaksanaan pembangunan tersebut merupakan salah satu kegiatan yang dikawal oleh Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejati Riau. “Kegiatan itu dikawal TP4D Kejati,” tambahnya.
Masih kata Muspidauan, proyek tersebut dilaksanaankan oleh rekanan dari PT Monhas Andresrabat. Atas kejadian itu, pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap direktur perusahaan tersebut dan pihak dari Balai Sungai Sumatera III untuk mengetahui secara langsung peristiwa ambruknya bangunan itu.
“Kita panggil Monang Hasibuan, Direktur PT Monhas Andresrabat dan pejabat pembuat komitmen, Cahyo Santoso Samosir dari pihak Balai Sungai Sumatera III, kemarin. Untuk menjelaskan secara langsung situasi yang terjadi,” katanya.
Atas penjelasan keduanya, sambung Kasi Penkum dan Humas Kejati Riau, mereka telah mendatangkan ahli dari Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tim ahli ini, jelas Muspidauan, akan melakukan kajian secara teknis terkait ambruknya bangunan rumah
Ketika disinggung mengenai penyebab robohnya rumah pompa SPAM Durolis, Muspidauan mengaku, belum dapat memastikannya. “Kita menunggu hasil kajian tim teknis,” imbuh Muspidauan.
Sementara itu, robohnya rumah pompa SPAM Durolis berdampak pada tertundanya pendistribusian air bersih ke warga. Hal ini sebagimana dikatakan Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau, beberapa waktu yang lalu.
“Kejadian robohnya rumah pompa di Rohil itu sangat berpengaruh kepada pendistribusian air bersih ke masyarakat Rohil,” ungkapnya.
Dadang menuturkan, seharusnya di awal Februari ini, warga Rokan Hilir sudah mendapatkan air bersih dari SPAM Durolis. Karena, jaringan pendistribusian utamanya sudah selesai dibangun oleh Pemprov Riau. Hanya tinggal rumah pompanya, yang dibangun oleh Kementerian PUPR.
“Tapi dengan robohnya rumah pompa, tertunda jadinya dengan waktu yang belum bisa kami tentukan sampai kapan. Hal ini karena harus rapat dulu dengan pihak Kementerian PUPR yang membidangi SPAM,” ujarnya.
Dijelaskan Dadang, bangunan rumah pompa SPAM Durolis tersebut dibangun oleh anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Sehingga kewenangan pembangunannya berada di Kementerian PUPR.
Saat ini kata dia, rumah pompa tersebut masih dalam pengerjaan. Pengerjaan dilakukan oleh rekanan Kementerian PUPR. “Rumah pompa itu memang belum diserahterimakan,” ujarnya.
Sehingga, ketika SPAM itu roboh, maka masih menjadi tanggung jawab rekanan. Pihak rekanan, kata Dadang, juga siap bertanggung jawab. “Masih tanggung jawab rekanan. Saya dengar pihak rekanan bertanggung jawab atas robohnya rumah pompa itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa cepat mengatasinya,” sebut Dadang.
Dadang mengakui, bahwa Pemprov Riau juga menganggarkan untuk pembangunan SPAM ini. Namun, untuk jaringan distribusi utama, bukan rumah pompa.
Pemerintah kabupaten/kota juga ikut menganggarkan untuk pendistribusian air bersih ini. Untuk kabupaten/kota, khusus menganggarkan jaringan ke rumah-rumah warga. “Kalau jaringan ke rumah-rumah itu kewenangan kabupaten/kota,” sebutnya.
Atas kejadian ini, pihak dari Kejari Rokan Hilir juga telah turun ke lapangan untu meninjau kondisi bangunan rumah pompa SPAM Durolis yang ambruk. Di mana pada kesempatan itu turut hadir Kejari Rohil Gaos Wicaksono SH MH, dan Kasi Pidsus Mochtar Arifin SH. “Ya terkait dengan adanya kejadian itu, kami sudah tinjau kemarin,” kata Farkhan, Kasi Intelijen Kejari Rohil.
Disampaikannya,pembangunan dari Unit SPAM tersebut merupakan kewenangan dari provinsi. Selain itu, pelaksanaan kegiatannya mendapat pengawalan dari TP4D Kejati Riau. Akan tetapi, lantaran tempat kejadian perkara masuk dalam wilayah kerja Korps Adhiyaksa Rohi, maka perlu dilakukan peninjauan.
“Dan kebetulan pada saat itu, turun dari pihak kementerian juga, dan mereka menjelaskan bahwa pekerjaan itu belum diserahterimakan ke kementerian, sehingga masih menjadi tanggung jawab dari pihak kontraktor,” kata Farkhan.
Untuk diketahui, dalam pelaksanaan pembangunan SPAM Durolis, Pemkab Rohil sendiri telah menyiapkan sedikitnya Rp34 miliar dana dari APBD untuk pelaksanaan pembangunan tahap I dari IV tahap yang direncanakan untuk pemasangan jaringan distribusi pembagi (JDP) sambungan ke rumah-rumah masyarakat.
Sementara itu, Provinsi Riau melalui Dinas PUPR di 2017, menganggarkan pembangunan jaringan distribusi utama Tanah Putih Tanjung Melawan senilai Rp50.095.430.000. Kegiatan itu dimenangkan oleh PT Risa Lisca asa Jakarta Pusat dengan nilai kontrak Rp48.370.810.000 dan Konsultan Pengawas PT Riau Multi Cipta Dimensi Rp677.495.000.
Lalu di 2018, Dinas PUPR Riau kembali menganggarkan pembangunan jaringan distribusi utama dari Boostar Kabupaten Rohil ke Kota Dumai senilai Rp20 miliar. Di mana dimenangkan PT Sangkuriang Karya Semesta beralamat di Bandung dengan nilai kontrak Rp17.537.700.796, dan Konsultan Pengawas CVAdhitama Karya Rp239.118.000.
Selanjutnya, pembangunan jaringan distribusi utama dari Booster Kabupaten Rohil ke Kabupaten Bengkalis yang dimenangkan PT Shapa Abadi beralamat di Pekanbaru dengan nilai kontrak Rp12.579.863.000 dan Konsultan Pengawas PT Wandra Cipta Engineering Consultant Rp150.290.000.(rir)
