PEKANBARU (RP)- Sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menginstruksikan kepada Kemendagri terkait batas wilayah lima desa antara Kampar-Rokan Hulu (Rohul) dimana dinyatakan masuk wilayah Kampar.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mulai mempersiapkan turun ke lapangan untuk melakukan pemetaan.

Namun dengan keterbatasan anggaran, di mana dari 18 KM batas lima desa tersebut, untuk pemetaan dan topografinya Pemprov hanya menyediakan anggaran sejumlah 10 KM.

Sementara sisanya 8 KM diharapkan Pemkab Kampar dapat menganggarkan pada tahun anggaran 2013 perubahan ini. Sehingga dapat tuntas saat bulan puasa ini juga.

“Batas terluar Kampar-Rohul, Pemprov akan memfasilitasi antara dua kabupaten/kota, namun hanya punya dana untuk patok dan pemetaan sepanjang 10 KM. Maka diharapkan kepada Pemkab Kampar untuk dapat menyiapkan anggaran sharing tahun ini juga,” harap Asisten I Setdaprov Riau, Abdul Latif menjawab Riau Pos, Selasa (9/7) di kantor Gubernur.

Diceritakannya Pemprov melalui Gubernur akan memfasilitasi batas percepatan penegasan dua kabupaten tersebut sesuai edaran Kemendagri.

Di mana dari pangkal sampai ujung sepanjang 168 KM. Khusus lima desa yang diperebutkan adalah 18 KM. Ditambah Permendagri mengenai Blok Langgak sejumlah 33 KM di Kecamatan Tapung dan Darussalam.

“Dalam waktu dekat tim akan turun, yang jelas kita menginginkan puasa ini juga tuntas,” sambungnya.

Karena, lanjut Latif sudah disepakati dengan Dirjen POM dengan meminta bantuan Bakosurtanal, Topografi Angkatan Darat, Departemen Hukum Depdagri, dan dari Provinsi akan ada bantuan dari BPN dan Pemprov Riau untuk melakukan pemetaan dan pemasangan patok.

Dengan aturan dan keputusan yang sudah ditetapkan, Pemprov berharap dua kabupaten tersebut dapat menyelesaikan permasalahan batas wilayah yang terus berlarut-larut serta diharapkan dapat pula mengikuti keputusan MA.(egp)