PEKANBARU (RP) - Upaya meningkatkan hubungan Riau-Malaysia bisa dengan melihat Riau sebagai konsep Kemelayuan. Apalagi hubungan Riau-Malaysia yang diikat melalui organisasi Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI). Banyak program yang dituangkan di sana, termasuk rencana pembangunan jembatan Melaka-Rupat yang digagas DMDI dan kini tinggal menunggu persetujuan kedua negara. Apalagi, rencana ini sebenarnya sudah dilakukan di era Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Mahathir.
‘’Kita berharap ini segera terwujud. Jika ini dibangun, saya yakin hubungan Riau-Malaysia tak ada batasnya lagi. Karena kapanpun kita bisa datang ke Malaysia, demikian juga sebaliknya,’’ ujar Konsul Malaysia di Pekanbaru, Zamani bin Ismail. Merujuk pada data kunjungan antar kedua negara, khususnya di Riau, jumlahnya cukup berimbang. Ini menunjukan kedua negara saling memerlukan.
Menurutnya, Riau berpotensi besar untuk hubungan luar negeri antara Indonesia-Malaysia. Dibanding daerah lain di Indonesia, masyarakat Riau memiliki pandangan lain terhadap Malaysia. Tak seperti Jakarta memandang Malaysia saat ini. Itu karena adanya kesamaan suku, agama, etnis serta cara berpakaian. Bahkan orang Riau pun banyak yang tinggal di Malaysia. ‘’Saya melihat Riau cukup aman,’’ ujar Sarjana Strategi dan Diplomasi, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ini.
Ke depan, Zamani mengajak masyarakat Melayu jangan melihat Melayu hanya sebagai suku tapi dari segi kebangsaan. Karena kalau dilihat, jumlah orang Melayu itu cukup besar, mencapai 4 juta jiwa. Makanya orang Melayu harus bersatu dan Riau salah satu anggota yang eksis dalam DMDI. Zamani yakin, dengan adanya hubungan erat antara kedua belah pihak, Melayu akan makin besar. Dengan kekuatan itu, Melayu akan maju dan setara dengan bangsa lain di Asia Tenggara.
Terkait kebijakan luar negeri, khususnya masalah TKI yang masih jadi silang pendapat antar kedua negara, peraih anugerah Bintang Cemerlang Melaka ini mengakui hal ini tak bisa dinafikan. Karena Indonesia merupakan salah satu sumber tenaga kerja asing ke Malaysia yang cukup besar, selain Birma, Filipina dan lain-lain.
‘’Kita sangat berterima kasih dengan orang Indonesia yang mencari rezeki di Malaysia di segala sektor. Ada dua juta TKI yang bekerja di Malaysia dan kita sangat mendorong mereka bekerja di Malaysia,’’ ungkapnya.
Hanya, pihaknya minta para TKI masuk secara legal. Jika ilegal, setiap timbul persoalan seperti pelayanan, dianiaya majikan, takkan ada yang bertanggung jawab. ‘’Kalau ada penganiayaan, jalan penyelesaiannya harus dilakukan bersama-sama. Meski sekarang belum diberlakukan memorandum masalah TKI karena masih ada selisih paham,’’ ujar pria yang akan mengakhiri masa tugasnya pada 14 Juni mendatang.(ksm)
