Laporan MARRIO KISAZ, Pekanbaru marrio-kisaz@riaupos.co
Pemerintah Provinsi Riau akan mengevaluasi program kebun K2I. Ini dilakukan agar memperoleh hasil maksimal dalam penyelenggaraannya.
Wakil Gubernur Riau HR Mambang Mit mengatakan, Pemprov Riau harus melakukan evaluasi terhadap kebun K2I ini. Dari target 10.200 hektare perkebunan K2I, tidak seluruhnya mencapai target.
‘’Kita ketahui perkebunan K2I ini tidak mencapai target yang diharapkan. Harusnya diambil langkah-langkah konkret dalam penyelesaian masalah ini,’’ ujar Wagubri kepada Riau Pos, Selasa (8/5).
Menurut Wagubri, kebun yang sudah lebih dari lima tahun ini memang menghasilkan dan ini tercatat sebagai aset pemerintah. Untuk itu, secara teknis dan tidak menimbulkan permasalahan pemerintah harus menyelesaikan dan mengevaluasi. Agar tidak menimbulkan konflik.
‘’Secara teknis itu Dinas Perkebunan yang lebih paham. Namun, kita harapkan permasalahannya selesai. Jangan sampai menimbulkan konflik,’’ ungkap Wagubri.
Sementara itu, Asisten II Setdaprov Riau Emrizal Pakis mengatakan, Pemerintah Provinsi Riau masih belum menyerahkan perkebunan itu kepada masyarakat. Pasalnya, Pemprov harus menyelesaikan proses audit Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) terhadap pihak ketiga yang mengelola perkebunan tersebut.
‘’Seperti yang telah kita sampaikan, saat ini masih ada audit BPKP terhadap Pengembangnya (pihak ketiga, red). Kita ingin menyelesaikan masalah pengembang ini terlebih dahulu,’’ urai Emrizal.
Menurutnya, saat ini permasalahan yang ada terkait pemerintah dengan pihak pengembang. Pemerintah hingga saat ini belum mendapatkan data valid masyarakat yang berhak menerima kebun K2I tersebut. ‘’Ini yang harus didudukkan. Sehingga dapat diperoleh solusi terbaik untuk ke depannya,’’ tambah Plt Kadispora Riau itu.(muh)
