PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Provinsi Riau merespon positif dukungan percepatan pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan (Insel) dari Pemerintah Pusat.
Dukungan tersebut dinilai merupakan sinyal positif dalam pembentukan daerah otonomi baru.
Waktu penyelesaian dan finalisasi menjelang pemilihan calon legislatif dan pemilihan presiden dinilai sangat logis.
Pasalnya, kebijakan dan penerapan akhir untuk daerah otonomi baru tersebut berada di level pusat. Informasi itu disampaikan Asisten I Setdaprov Riau Abdul Latif kepada Riau Pos, akhir pekan lalu di Kantor Gubernur Riau.
Menurutnya, kesiapan tersebut juga akan disinergikan dengan dukungan pemerintah daerah. ‘’Kita tentunya menyambut positif rencana itu. Makanya, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Indragiri Hilir juga telah menyiapkan beberapa persiapan,’’ imbuhnya.
Dia menilai, wujud penggesaan itu dilakukan sebagai strategi pusat dalam melihat keseriusan daerah melakukan persiapan. Sehingga, komitmen pusat dan daerah dapat berjalan bersinergi.
Saat ditanyakan mengenai kebijakan penggesaan itu bernuansa politis, karena menjelang Pilcaleg dan Pilpres, dia mengaku tidak mengetahui hal itu.
Tapi, mantan Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau itu menilai secara positif sebagai wujud menampung aspirasi masyarakat.
‘’Yang penting kita sudah melengkapi persyaratannya. Begitu juga pengalokasian dana mencapai Rp3 miliar untuk persiapan daerah otonomi baru. Sekarang tinggal menunggu progres di pusat,’’ ungkap Latif.
Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi II DPR RI komit menuntaskan 87 RUU daerah otonomi baru sebelum Pilpres dan Pilcaleg. Berbagai langkah mulai digesa di tingkat legislatif maupun eksekutif.
Sementar Pemerintah Provinsi Riau juga telah membuat surat keputusan mendukung dana persiapan Kabupaten Insel. Langkah ini dilakukan untuk menindaklanjuti surat dari Bupati Inhil dalam mendukung persiapan daerah otonomi baru tersebut. Wujud dukungan dilakukan dengan mengalokasikan dana mencapai Rp3 miliar untuk persiapan.
Kemudian pembiayaan Pilkada senilai Rp4 miliar dan peralihan personel untuk daerah pemekaran baru.(adv/b)
