Desa Harus Bisa Kelola Keuangan

Riau | Senin, 10 Februari 2014 - 08:37 WIB

SIAK (RIAUPOS.CO)  - Pengelolaan keuangan desa  harus dikelola secara baik dan benar. Aparatur desa harus  mengelola keuangan desa secara profesional dan mau bekerja sama secara baik, mengingat besarnya alokasi dana desa secara langsung baik dari pemerintah kabupaten.

“Jika tidak dikelola secara profesional dan transparan maka pembangunan akan sulit diwujudkan,” kata Bupati Siak Drs H Syamsuar MSi di sela-sela peresmian pemakaian kantor Desa Bukit Agung, Kecamatan Kerinci Kanan di halaman kantor desa, Sabtu (8/1).

Baca Juga :Sampaikan Pesan Pemilu Damai ke Nelayan yang Sedang Melaut

Hadir dalam kesempatan itu Ketua TP PKK kabupaten Siak Hj Misnarni Syamsuar, Asisten I Setda Siak Dr Fauzi Asni Msi, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD)  Abdul Razak, Camat Kerinci Kanan Zainal Abidin, Kakan Kemenag H Muharram serta masyarakat Desa Bukit Agung.

Syamsuar menjelaskan, kenapa persoalan keuangan ini ditekankan betul olehnya? Hal ini dikarekan begitu pentingnya pengelolaan keuangan secara baik dan benar karena uang yang telah dikucurkan harus dipertanggungjawabkan. Sebab, jika tak dilakukan seperti itu, maka akan berhadapan dengan lembaga penegak hukum.

Saat ini kucuran dana bantuan ekonomi kerakyaatn berupa Usaha Ekonomi Pedesaan Simpan Pinjam (UEP-SP), telah digulirkan pada desa-desa yang besarnya mencapai Rp500 juta. Ini merupakan bantuan bagi peningkatan ekonomi masyarakat, bukan bantuan habis pakai begitu saja.

Akan tetapi dalam perjalannya, sejak bantuan ini digulirkan, terdapat warga dan juga perangkat desa yang menunggak pembayarannya.

Kondisi ini, tentu harus diselesaikan dengan baik, karena masih ada warga desa yang belum mendapatkan pinjaman, sementara dia memerlukan. “Bayangkan sajan tunggakannya secara keseluruhan di Siak mencapai miliaran,” katanya.

Dana bantuan ini, katanya dipinjamkan bagi warga tentunya dengan pengembalian agar warga lain bisa memanfaatkan juga. Kenyataanya masih ada warga dan juga perangkat desa belum sadar untuk mengembalikannya.

“Bantuan seperti ini, tak banyak di Indonesia, bapak ibu bisa cek la,” katanya.

Mengingat bantuan ini diperuntukkan bagi warga, tentu partisipasi warga dan perangkat desa juga untuk mengembalikannya.

Kepala BPMPD Abdul Razak menambahkan, pembangunan kantor Desa Bukit Agung merupakan satu dari delapan kantor desa yang dibangun pada tahun 2013.

Pada tahun 2014 direncanakan akan dibangun lima kantor desa baru.

Perbaikan dan pembangunan baru kata Razak difokuskan pada bangunan kantor kurang layak pakai yang pada umumnya dibangun pada era sebelum pemekaran.

Camat Kerinci Kanan Zainal Abidin MSi mengungkapkan pembangunan kantor desa dialokasikan melalui anggaran tahun 2013. Kantor desa merupakan aset yang harus dijaga dan dipelihara dengan penuh tanggung jawab.

Usai  peresmian kantor desa, bupati Syamsuar meresmikan  Madrasah Aliyah As Salam, bertempat di halaman madrasah Desa Bukit Harapan, Kecamatan Kerinci Kanan.(adv/a)









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook