SIAK (RIAUPOS.CO) -Keberadaan Badan Milik Kampung (Bumka) menjadi salah suatu wadah bagi masyarakat dalam mendongkrak ekonomi dan memutuskan mata rantai dari kegiatan para rentenir.
Anggota DPRD Siak dari Golkar H Azmi SE mengatakan, dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di setiap kampung, pemerintah telah mengalokasi dana sebesar Rp500 juta rupiah. Hanya lima desa belum mendapatkan suntikan dana pada tahun anggaran 2014.
Disamping itu juga keberadaan Bumka ini juga dapat memutuskan mata rantai dari kegiatan rentenir yang menyajikan pinjaman dengan bunga yang cukup besar yang diharamkan oleh agama.
“Sebab itu juga pemerintah daerah berharap keberadaan Bumka ini tidak hanya menjadi pilar ekonomi masyarakat saja. Akan tetapi Bumka juga bisa menjalin kerja sama dengan pihak ketiga dalam meningkat omzet bagi Bumka itu sendiri sebagai aset kampung.
Dalam pengelolaan bumka ini sangat diperlukan manajemen yang baik. Untuk itulah pemerintah menciptakan Bumka yang akan sukses dan berhasil dalam mendorong dan meningkatkan ekonomi masyarakat.(adv/yaq)
