MERANTI (RP) - Memang yang mendasari perjuangan pemekaran Kepulauan Meranti adalah jauhnya urusan birokrasi pemerintah ke kabupaten di Bengkalis.

Selain itu dengan luasnya wilayah sangat banyak kecamatan dan desa di Kepulauan Meranti memerlukan pembangunan infrastruktur dan jauh dari ukuran kesejahteraan.

Makanya setelah Kepulauan Meranti dimekarkan pada 2009 lalu, pemerintah defenitif pertama dan setelah dilakukannya pelantikan kepala daerah pada 2010 lalu upaya memekarkan wilayah kecamatan dan desa menjadi progres utama.

Hal itu dilakukan bukan tanpa alasan, tapi bagaimana nantinya dapat sejalan dengan upaya memekarkan kabupaten yakni memperpendek rentang kendali yang berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat nantinya.

Apalagi kondisi geografis Kepulauan Meranti yang berpulau menjadi alasan terkuat dalam melakukan pemekaran. Karena selama ini hampir sebagian masyarakat di Kepulauan Meranti mengalami kesulitan dalam menjangkau ibukota desa maupun kecamatan. Oleh karenanya upaya memekarkan sudah sangat tepat dilakukan.

Hingga kini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sendiri sudah memekarkan sebanyak 4 kecamatan dan 28 desa di seluruh wilayah Kepulauan Meranti.

Jika dulu jumlah kecamatan sejak Meranti dimekarkan hanya 5 kecamatan saja, kini sudah menjadi 9 kecamatan.

Begitu juga dengan desa. Jika dulu hanya sebanyak 73 desa/kelurahan, kini setelah 28 desa berhasil dimekarkan menjadi sebanyak 101 desa/kelurahan.

Upaya ini sendiri juga untuk mempermudah dalam memenejemen pembangunan dalam jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang.

Dengan demikian pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa bisa lebih merata dan menyeluruh. Sebab progresnya pembangunan di setiap desa wajib dilakukan.

‘’Jika semakin banyak desa, tentunya pembangunan akan semakin banyak pula,’’ ujar Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan Nasir MSi belum lama ini di Selatpanjang.

Dengan semakin banyaknya desa, maka pembangunan jalan antar desa akan semakin banyak pula termasuk pembangunan jalan antar kecamatan.

Karena akses penghubung akan semakin memperpendek rentang kendali yang menjadi keluhan utama masyarakat di Kepulauan Meranti sejak lama.

Selain itu dengan semakin banyaknya desa dan kecamatan akan semakin banyak pula pembangunan fasilitas kesehatan. Di kecamatan melalui puskesmas dan di tingkat desa melalui pos kesehatan desa (poskesdes).

Dengan kolaborasi pembangunan akses jalan dan pusat kesehatan nantinya akan menjadikan penanganan kesehatan bisa lebih maksimal.

Serupa juga dengan bidang pendidikan. Dengan pembangunan jalan antar desa dan kecamatan, sekolah-sekolah unggulan akan bermunculan.

Pasalnya jika akses yang akan menghubungkan masyarakat untuk bisa bersekolah dengan kualitas terbaik di pusat kecamatan atau kabupaten akan menjadi pemicu anak-anak Meranti menjangkaunya. Sehingga tingkat SDM di Kepulauan Meranti grafiknya terus naik.

Sebab selama ini dengan keterisoliran sejumlah daerah di Meranti saja sudah membuat anak-anak Meranti yang tinggal di sana enggan bersekolah.

Penyebabnya jalan yang menghubungkan antar desa dan kecamatan tidak tersedia. Sementara sekolah untuk tingkat menengah tidak tersedia di pelosok negeri. Makanya jalan satu-satunya perjuangan untuk bisa bersekolah minimal di pusat kecamatan.

‘’Pemekaran kecamatan dan desa ini sebagai bentuk merespon jeritan masyarakat selama ini kepada kita. Formulasi ini menjadi sangat efektif ketika banyaknya daerah yang sudah dimekarkan. Baik di bidang pemerintahan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lainnya,’’ kata Irwan.

Musrenbang dan ADD

Selain melakukan pembangunan melalui tingkat kabupaten, dengan pemekaran yang dilakukan terhadap kecamatan dan desa juga akan dibantu melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dan alokasi dana desa (ADD).

Memang membuat anggaran bagi desa bertambah, tapi memang itulah tujuannya dilakukan pemekaran kecamatan dan desa, agar tingkat kesejahteraan masyarakat nantinya terus meningkat.

‘’Porsi ADD kita tentunya bertambah dengan penambahan 28 desa. Bagaimanapun itu menjadi tujuan kita. Daripada membangun Selatpanjang saja, lebih baik membangun Kepulauan Meranti sampai ke ceruk-ceruk kampung,’’ tegas Irwan yang sejak dilantik memang berniat dan menargetkan membangun Kepulauan Meranti secara keseluruhan dan merata.

Bupati tak pernah mengeluhkan akan tersedotnya anggaran dari APBD untuk desa melalui ADD. Dia malah terus termotivasi meningkatkannya setiap tahunnya.

Bahkan ia menargetkan bisa memberikan rupiah untuk desa melalui ADD mencapai Rp1 miliar setiap desa. Namun karena masih buruk dan lemahnya manajemen keuangan pemerintah desa menjadi pertimbangan untuk menundanya.

‘’Kita bahkan memaksa memberikan ADD mencapai Rp1 miliar bagi setiap desa. Tapi karena tidak siap, malah jika kita berikan menjadi ‘’jebakan’’ nantinya bagi setiap kepala desa. Karena jika terjadi penyalahgunaan membuat kepala desa berurusan dengan penegak hukum nantinya,’’ kata Irwan.

Walaupun begitu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tetap memberikan porsi ADD sesuai dengan kebutuhan di tengah masyarakat. Apakah itu kebutuhan infrastruktur, maupun kebutuhan di bidang lainnya. Jika dibandingkan dengan desa yang berada di Pulau Jawa, maka nilai ADD bagi desa di Kepulauan Meranti mencapai 10 sampai 100 kali lipat.

Tingkatkan Anggaran PNPMMPd

Selain dari ADD anggaran yang ditujukan untuk membangun desa yang berimbas kepada masyarakatnya adalah dengan peningkatan anggaran untuk program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPMMPd).

Untuk tahun 2014 saja Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan Nasir MSi menjanjikan akan mengalokasikan dana daerah untuk mendukung PNPMMPd sebesar Rp30 miliar.

Padahal dukungan bagi PNPMMPd tersebut tidak diwajibkan sampai 100 persen dari dana pusat. Apalagi melebihi. Namun Bupati Irwan mampu mengalokasikannya lebih dari 100 persen.

Contohnya saja untuk tahun 2014 nanti, pemerintah pusat hanya mengalokasikan sebesar Rp20 miliar saja.

Tapi Pemkab Meranti menambahnya sebanyak Rp30 miliar sehingga untuk tahun 2014 nanti alokasi bagi PNPM mencapai Rp50 miliar.

Jika dibanding tahun 2013 ini, maka peningkatan tersebut sebesar 100 persen. Karena tahun ini Pemkab Meranti hanya mengalokasikan sebesar Rp15 miliar setelah pusat mengalokasikan Rp17 miliar.

Hal ini dilakukan pola pembangunan melalui PNPM dirasa sangat efektif, terutama pembangunan bagi setiap desa.

‘’Kita memang sangat mendukung anggaran bagi PNPMMPd ini. Bahkan jika pusat berani memberikan anggaran bagi daerah kita sampai Rp50 miliar, jika juga akan mengalokasikan sampai Rp50 miliar. Dan ini menjadi pola kita untuk melakukan pembangunan bagi setiap desa di daerah ini,’’ katanya.

Bupati Irwan merasa dengan serangan untuk membangun desa dan kecamatan dari berbagai lini diharapkan menjadikan masyarakat Desa bisa terus maju dan berkembang terutama di bidang ekonomi.

Sebab dengan keterbatasan infrastruktur menjadi kendala dalam meningkatnya perekonomian masyarakat.

Upaya untuk membangun masyarakat yang dimulai dari pedesaan akan terus dilakukan bupati sampai masyarakat di kabupaten termiskin di Riau itu benar-benar bisa sejahtera secara keseluruhan nantinya.(adv)