Laporan Alfiadi, Siak alfiadi@riaupos.co.id
Mulai tahun 2013, Pemkab Siak menghentikan kegiatan studi banding yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Penghentian ini disebabkan, dari evaluasi terhadap hasil studi banding yang dilakukan itu kurang memberikan dampak yang signifikan. Akan tetapi Pemkab menyetujui jika studi banding itu dilakukan oleh petani, peternak, nelayan dan sejenisnya.
‘’Saya sudah instruksikan pada Bappeda agar menyeleksi usulan studi banding yang diajukan oleh masing-masing Satker,’’ kata Bupati Siak Drs H Syamsuar MSi, Kamis (8/11) di Siak.
Menurut dia, arah dan kebijakan Pemkab dalam lima tahun mendatang sudah jelas, selain fokus dalam peningkatan produktivita kerja, peningkatan infrastruktur, kesehatan, pendidikan juga mengefisienkan penggunaan angggaran.
Alokasi anggaran yang telah dianggarkan berbasis kinerja, artinya di sini para Satker dituntut agar menghasilan produktivitas yang tinggi, dalam mencapai sasaran akhir program kerja.
Sebab Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) telah di buat yang diperuntukkan bagi pegawai, tujuannya agar mereka mengetahui tugas pokok dan fungsinya.
Selain itu, perlu diketahui juga, Siak ini dijadikan percontohan di Provinsi Riau terhadap reformasi birokrasi. Ini dikarenakan Pemkab telah mendesain peningkatan produktivitas aparatur negara.
Langkah penghentian ini sudah dipertimbangkan dengan seksama merujuk dari yang terjadi selama ini.
‘’Bayangkan saja, tiap tahun ada kegian serupa, tentunya ini tak ada sesuatu yang baru. Jika telah dilakukan sekali, cukuplah jangan berulang kali,’’ tambah dia.
Syamsuar menjelasakan kenapa Pemkab memberikan kesempatan pada petani, nelayan, peternak untuk melakukan studi banding ke luar, tujuannya agar mereka bisa belajar langsung dan maju.
Misalkan, petani padi studi banding ke daerah yang daerah pertaniannya sudah maju, di sana mereka bisa belajar dan melihat langsung kenapa hasilnya bisa maju, sehingga timul motivasi untuk menggembangkan diri lebih maju lagi, sehingga dampaknya adalah kesejehteraan mereka.
Motivasi Pemkab sendiri kata dia pada petani, agar kesejahteraannya meningkat, sementara Pemkab hanya men-support dan jadi fasilitator bagi mereka. Namun dalam pengembangan dan perubahan kemajuan itu ada pada petani itu sendiri.(rnl)
