PEKANBARU (RP) - Sebagai lembaga yang konsisten dalam pencegahan korupsi di tanah air, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengaku terus mengawasi seluruh aset yang ada di daerah.
Tak terkecuali di Provinsi Riau, bahkan kekayaan pejabat di Riau juga turut dipantau oleh KPK.
Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK RI Bidang Pencegahan Zulkarnain saat memimpin semiloka yang merupakan tindak lanjut dari program supervisi pencegahan KPK, Selasa (8/10) di gedung daerah Provinsi Riau.
“Selain pencegahan di seluruh sektor SKPD/satker terkait di seluruh pemprov di Indonesia. Kita juga akan terus memantau kekayaan pejabat daerah, demikian pula dengan aset juga terus kita pantau di Riau ini,” tuturnya usai semiloka.
Memang diakuinya, hingga kini banyak laporan yang masuk ke KPK RI. Hanya saja semuanya masih sebatas pada pendalaman.
Secara mendetail sendiri ia tidak bisa menceritakan secara keseluruhan sebab tidak bisa memaparkan dalam forum seperti kemarin.
Semiloka sendiri dilaksanakan dalam rangka pencegahan korupsi dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Riau.
Bekerjasama dengan BPKP perwakilan Riau menyelenggaarakan semiloka pencegahan korupsi terkait upaya peningkatan akuntabilitas pelayanan publik, pengolahan APBD dan sektor strategis lainnya.
Turut hadir Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Wagubbri HR Mambang Mit, Deputi Pengawasan Instansi Pemerintaahan Bidang Perekonomian BPKP Ardan Adi Perdana, Wali Kota Pekanbaru Firdaus MT, Bupati Kampar Jefry Noer, dan seluruh satket/SKPD di lingkungan Setdaprov Riau dan perwakilan dari kabupaten/kota.
“Dalam kegiataan ini fokus dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pengolahan APBD yang transparan dan akuntabel. Sebab pelayanan publik merupakan elemen vital dalam keberhasilan pemberantasan korupsi,” sambungnya.
Dalam pertemuan kemarin, lanjutnya KPK konsern terhadap sektor strategis, yang menjadi kepentingan nasional, seperti sektor Pertambangan, Ketahanan pangan dan sektor Pendapatan. Juga dipaparkan rencana aksi, hasil kegiatan koordinasi supervisi, dan pencegahan pada 2012, termasuk hasil pengamatan perubahan APBD yang dilaksanakan pada 2013 serta hasil pada sektor ketahanan pangan dan sektor pendapatan di Riau.
“KPK dan BPKP juga mendorong partisipasi masyarakat untuk memberi masukan mengawal implementasi rencana aksi yang disampaikan oleh pemerintah daerah dengan mengundang semua lapisan masyarakat,” lanjutnya.
Sementara itu Wakil Gubernur Riau HR Mambang Mit mengatakan dengan niatan baik pihak terkait dalam melakukan pengawasan patut diapresiasi dan didukung penuh.
Karena Pemprov Riau sendiri sejauh ini sudah melakukan transparansi anggaran dengan pengawasan langsung dari pihak-pihak berwenang.
“Berharap KPK, BPKP, BPK seterusnya dapat memberikan supervisi dalam rangka efektifitas pencegahan di Riau. Sehingga bisa benar-benar bisa dilakukan,” singkatnya.(egp)
