PEKANBARU (RP)- Keinginan Bupati Kuantan Singingi H Sukarmis untuk mewujudkan administrasi penggunaan anggaran sesuai ketentuan akhirnya tercapai.
Terbukti penggunaan APBD 2011 berhasil mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Riau.
Penyerahan hasil audit tersebut disampaikan Kepala BPK RI perwakilan Riau Drs Widiyatmantoro kepada H Sukarmis dan Ketua DPRD Muslim SSos di Kantor BPK RI perwakilan Riau, Jalan Sudirman, Pekanbaru, Selasa (8/5).
Selain pejabat di lingkungan BPK RI Perwakilan Riau, turut hadir Wakil Ketua DPRD Elpius, para ketua komisi, Sekda Drs H Murharman MPd serta pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing. Dengan demikian Pemkab Kuansing merupakan pemkab/pemko pertama di Riau yang berhasil meraih WTP untuk tahun 2012.
Menurut Drs Widiyatmantoro, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemkab Kuansing tahun 2011, memberikan opini WTP dengan paragraf penjelasan (WTP DPP) atas LKPD Kuantan Singingi 2011.
Opini ini meningkat dibandingkan dengan opini yang diberikan BPK RI atas LKPD 2010 lalu. ‘’Selain itu Pemkab Kuansing termasuk daerah yang menyerahkan LKPD tahun 2011 unaudited tepat waktu yaitu pada 14 maret 2012,’’ sebutnya saat ditemui usai acara.
Dijelaskan, BPK sesuai standar akuntansi pemerintahan menilai laporan keuangan Pemkab Kuansing 2011 telah diselesaikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan tanggal 31 Desember 2011, realisasi anggaran, arus kas dan catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
‘’Hal yang menjadi catatan paragraf penjelasan adalah realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp950.251.875 dan realisasi belanja bantuan keuangan sebesar Rp6.180.704.785 digunakan untuk pengyelenggaraan pemerintahan dan menampung kegiatan-kegiatan SKPD,’’ terang Widiyatmantoro.
Selain itu sebut Widiyatmantoro, Opini WTP DPP yang diberikan tersebut, didasarkan atas perbaikan signifikan atas pengelolaan persediaan dan inventarisasi seluruh aset tetap yang diperoleh sebelum 31 Desember 2010 dan telah disajikan dalan neraca per tanggal 31 desember 2010.
‘’Meskipun dalam beberapa hal tersebut terdapat temuan mengenai sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundangan-undangan, namun temuan tersebut masih dalam batas materialitas dan tolerable error yang dapat diterima, sehingga tidak mempengaruhi pemberian opini WTP DPP yang diberikan,’’ sebut Widiyatmantoro.
Widiyatmantoro juga menjelaskan, setakat ini, masih ada tiga daerah yakni Inhu, Inhil dan Kabupaten Meranti yang belum menyerahkan LKPD 2011 kepada BPK.
Sementara itu bupati Kuansing H Sukarmis menyebutkan, untuk meraih WTP bukanlah hal yang mudah. Perlu delapan bulan untuk mempersiapkannya.
Ada beberapa hal yang dilakukan di antaranya, melakukan penataran kepada 35 orang pegawai yang di didik selama tiga bulan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dengan fokus akuntansi pemerintahan terapan.
Sehingga pada 2010 telah dapat dibuat laporan keuangan SKPD yang ada di lingkungan Pemkab.
‘’Jadi kita tidak meminjam tenaga dari universitas maupun konsultan, tetapi menggunakan pegawai yang ada. Mereka bekerja luar biasa dan sangat disiplin. Mereka mengumpulkan laporan-laporan keuangan dari SKPD, dan aset-aset yang harus dikumpulkan. Semua yang diperintahkan BPK dipenuhi. Hal ini telah dipersiapkan sejak 2010,’’ sebutnya.
Bupati juga menyebutkan, pada laporan keuangan 2010 Pemkab meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di mana pengecualiannya adalah pengelolaan persediaan dan aset.
Untuk menyikapi hal itu dibentuk tim penyempurnaan laporan aset dan persediaan yang telah bekerja selama sembilan bulan untuk membenahi dan menginventarisir aset tetap dan persediaan tersebut. Selanjutnya, menuangkan ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), guna mencapai opini WTP pada 2011.
‘’Insya Allah kami akan mempertahankan. Andai ada kekurangan yang belum dipenuhi, ada dari kontraktor, DPRD (2004), kita sudah kumpulkan 85 persen, tinggal 15 persen, dalam waktu dekat akan kita penuhi 100 persen,’’ sebut Sukarmis.
Sementara Sekda Drs Muharman MPd menyebutkan, perolehan WTP ini, merupakan kerja keras semua pihak (pegawai) mereka punya motivasi yang sama bagaimana mengelola keuangan dengan baik.
‘’Ke depan kita akan menganalisa mana kekurangan dan mana kelebihan yang dimiliki, sehingga WTP ini bisa tetap kita pertahankan,’’ sebut Muharman.
Menyinggung reward (penghargaan) berupa bantuan sejumlah Rp22 miliar sebagaimana yang dijanjikan Kementerian Keuangan bagi Pemda yang meraih WTP, Muharman belum dapat memastikan. ‘’Namun hal ini tentu akan kita beritahukan,’’ sebutnya.
Dengan opini WTP ini, Ketua DPRD Muslim SSos mengatakan bersyukur atas prestasi tersebut. Ini semua sebutnya tidak terlepas dari kerja sama yang baik. Ia berharap prestasi ini harus tetap dipertahankan.
Secara terpisah, Asisten III Setda Kuansing, Frederik SE MM mengimbau SKPD agar selalu tertib administrasi anggaran, sehingga predikat opini WTP ini bisa tetap dipertahankan.
Sementara Kabag Keuangan Pemkab Kuansing Musli Haryandi SE Ak yang juga mantan dosen dan senat Fakultas Ekonomi UIN Suska Riau menekankan, keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras segenap SKPD yang telah membantu tim dalam menyelesaikan LKPD 2011.
Hal yang sama ditegaskan Kabag Umum Setda Kuansing, Hendra Ap MSi. Mengutip pernyataan bupati, ia menegaskan agar segenap pagawai mengutamakan disiplin dalam bekerja, tidak terkecuali disiplin administrasi dan anggaran. ‘’Jadikan penghargaan ini sebagai acuan untuk meraih prestasi-prestasi lainnya. Sehingga kita mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten, yakni Kuansing Bercahaya,’’ pesannya.
Sementara itu, prestasi opini WTP yang diraih Pemkab Kuansing, disambut suka cita oleh masyarakat. Mereka petang tadi menyambut rombongan bupati di Desa Tanjung Pauh, perbatasan Kuansing dengan Kampar, mengarak hingga ke Kota Teluk Kuantan.(ade/jup)
