PEKANBARU (RP)- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan proses perekaman e-KTP di tahun 2012 ini masih gratis, karena masuk dalam alokasi dana APBN.
Komitmen ini disampaikan untuk menjawab tanda tanya masyarakat tentang pembayaran dan denda perekaman e-KTP.
Penegasan itu disampaikan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, Amin Bhakti Pulungan SH MH kepada Riau Pos, Selasa (8/5) di Hotel The Premier Pekanbaru.
‘’Kita kan punya kuota se Indonesia. Jadi perekaman e-KTP masih gratis. Ditargetkan Oktober mendatang, perekaman sistem kependudukan ini final secara keseluruhan rampung,’’ tegasnya saat ditemui usai rapat fasilitasi pemantapan administrasi Pemerintah Daerah Bidang Kependudukan itu.
Bahkan, untuk mewujudkan capaian tersebut, seluruh kabupaten/kota di Indonesia dihimbau untuk lebih pro aktif. Bahkan menjemput bola dengan terjun langsung ke lingkungan masyarakat.
‘’Khusus untuk Riau, tahun 2011 sudah dimulai di lima kabupaten/kota. Untuk di tahun 2012 ini akan dilanjutkan untuk tujuh kabupaten/kota lainnya. Ini yang harus digesa menjelang Oktober mendatang,’’ ungkapnya.
Dia menambahkan, hasil perekaman secara nasional sampai dengan 31 Desember 2011 di 197 kabupaten/kota se Indonesia, sejumlah 34.473.164.
Sementara hasil penduduk wajib KTP sampai dengan 15 Februari 2012 sejumlah 45 juta penduduk.
Sementara itu, Gubernur Riau HM Rusli Zainal SE MP yang diwakili Asisten I Setdaprov Riau, Abdul Latif mengatakan, rapat Fasilitas Pemantapan Administrasi Pemerintahan Daerah Bidang Kependudukan Provinsi Riau tahun 2012 itu bertujuan mengevaluasi penyelesaian pelaksanaan e-KTP di lima kabupaten/kota. Selain itu juga bertujuan mempercepat pelaksanaan e-KTP di tujuh kabupaten/kota lainnya.
Bahkan, kegiatan ini juga memiliki output untuk merumuskan langkah-langkah konkret untuk percepatan pendataan penduduk dengan e-KTP, membangun komitmen untuk keberhasilan penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan di Riau.
‘’Dalam pertemuan tadi terdapat beberapa rekomendasi yang akan disampaikan ke Kemendagri, seperti pendistribusian alat e-KTP yang masih terlambat dan kerusakan serta perbaikan peralatan. Begitu juga sistem pendanaan dan upaya untuk menggesa penyelesaian menjelang Oktober 2012,’’ imbuh Latif.(rio)
