JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara panitia kerja (Panja) Komisi VII DPR dengan Pemprov Riau, Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Pertamina, dan Kementerian ESDM di Gedung Nusantara I DPR RI diwarnai kericuhan, Selasa (9/2/2021).

Di mana sebagian anggota LAM Riau dan beberapa perwakilan mahasiswa Riau tidak diperbolehkan masuk ruang rapat. Merasa kecewa tidak diperbolehkan masuk dalam rapat yang akan membahas soal progres pengelolaan Blok Rokan tersebut, sejumlah Anggota LAM melakukan protes ke pihak keamanan. 

"Kami kesini menghadiri undangan. Ini gedung rakyat, kenapa kalian larang kami masuk," teriak mereka.

Mendengar keributan itu, Pengaman Dalam (Pamdal) DPR RI langsung menghampiri mereka dan menjelaskan prosedur rapat yang harus mematuhi protokol kesehatan. Di mana yang diperbolehkan masuk sesuai daftar yang telah ditetapkan oleh sekretariat.  

"Mohon maaf pak, yang bisa masuk itu sesuai daftar tamu yang hadir. Jadi sesuai daftar nama yang diajukan ke Kesekjenan," ujar salah seorang petugas keamanan tersebut. 

Tak puas mendapat jawaban tersebut, sebagian Anggota LAM yang hadir dari beberapa Kabupaten di Riau itupun meluapkan emosinya menggebrak pagar pembatas.

"Ini gedung dibangun dari uang rakyat. Minyak yang kalian sedot selama ini udah bikin sengsara rakyat Riau," sambungnya dengan lantang.

Melihat kegaduhan tidak berhenti, Kepala Dinas ESDM Riau, Indra Agus, terlihat keluar dari ruang rapat dan menemui sejumlah Anggota LAM yang protes. 

"Tolong sabar biar kami yang memperjuangkan ini. Jangan bikin gaduh, percaya saja sama perwakilan LAM yang di dalam," jelas Indra.

"Berapa lama kami menunggu, berapa lama?," tanya Panglima Punggawa LAM Riau, Datu Jhon Daso. 

Sementara di ruang rapat sudah terlihat Wakil Gubernur Riau, Edy Natar, Ketua LAM Riau, Datuk Syahril Abu Bakar, dan perwakilan dari pemerintah Provinsi Riau sudah masuk ruang rapat. Namun RDP tersebut juga digelar secara tertutup untuk umum dan media. 
 

Laporan: Yusnir (Jakarta)

Editor: E Sulaiman