RENGAT (RIAUPOS.CO) - Kepala Kejaksaan Negeri Rengat Teuku Rahman SH MH beritindak selaku inspektur upacara peringatan Hari Anti Korupsi se Dunia di halaman Kantor Bupati Inhu, Senin (7/12). Hari Anti Korupsi se dunia di Kabupaten Inhu diperingati lebih awal dari jadwal semestinya karena pada tanggal 9 Desember 2015 bertepatan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Inhu.
Hadir pada peringatan Hari Anti Korupsi se dunia tersebut Penjabat Bupati Inhu H Kasiarudin, Ketua DPRD Inhu Miswanto, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para pejabat eselon II, III dan IV serta PNS di lingkungan Pemkab Inhu, pimpinan BUMN dan BUMD di Kabupaten Inhu serta undangan.
Dalam amanatnya, Kepala Kejaksaan Negeri Rengat Teuku Rahman menjelaskan bahwa korupsi memiliki dampak yang buruk pada seluruh sendi kehidupan serta dapat menghancurkan sistem perekonomian, demokrasi, hukum dan tatanan sosial kemasyarakatan, pemberantasan korupsi memiliki prioritas yang tinggi dan menjadi komitmen seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan.
Teuku Rahman juga menjelaskan bahwa sejauh ini, dalam usaha pemberantasan korupsi, Kejaksaan Negeri Rengat terus menjalankan tugas sesuai dengan perannya yaitu berintegritas membangun negeri dan pemberantasan korupsi dengan ikut berperan sebagai pengawal dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan Daerah (TP4D). Selain itu, bersama penegak hukum lainnya, saat ini juga telah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) mafia hukum, Satuan Khusus (Satsus) tindak pidana korupsi dan pencucian uang.
Sesuai dengan tema yang diangkat, “Berbagi peran membangun negeri, Berbagi peran memberantas Korupsi”, diharapkan melalui peringatan hari anti korupsi ini, dapat menjadi momentum bagi seluruh elemen untuk terus berperan aktif dalam pemberantasan korupsi, dengan melakukan reformasi mental yang dimulai dari diri sendiri dan membuat langkah yang baru untuk membangun keyakinan serta optimisme sebagai warga negara Indonesia yang bebas dari korupsi. Sebab, ini sudah menjadi tugas dan misi bersama yang harus disukseskan sejalan dengan reformasi di bidang penegakan hukum.(kas)
