DUMAI (RIAUPOS.CO) - Untuk kesekian kalinya, Pj Wako Dumai Arlizman Agus mewanti-wanti jajaran pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemko Dumai netral dalam rangkaian pelaksanaan Pilkada Dumai yang puncaknya besok, Rabu (9/12).
“Saya kembali mengingatkan agar seluruh PNS di Dumai tetap netral,”ujar Arlizman usai Upacara Peringatan HUT Korpri 2015 di Dumai, Senin (7/12).
Diharapkannya ribuan PNS mestinya harus menjadi penyejuk pada saat tensi politik yang mungkin meningkat jelang pemungutan suara. “Jangan sampai terpengaruh. Jadilah penyejuk,”katanya.
Pada sambutannya sebagai inspektur upacara HUT k-44 Korpri di lapangan Jalan HR Soebrantas, Arlizman membacakan lima amanat Presiden Republik Indonesia selaku Penasihat Nasional Korpri.
Pertama, lakukan percepatan reformasi birokrasi di semua tingkatan. Lakukan reformasi birokrasi tanpa basa-basi, cari terobosan serta cara-cara baru dengan menghindari business as usual. Berbagai upaya perbaikan harus terus dilakukan dari hulu sampai hilir, baik pada area perubahan mental aparatur, kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-undangan, maupun area perubahan pelayanan publik.
Kedua, bangun mentalitas baru yang positif, yang berintegritas, yang memiliki etos kerja dan yang berjiwa gotong royong. Bongkar pola pikir dan mentalitas-mentalitas lama yang negatif. Jadikan revolusi mental sebagai gerakan bersama seluruh anggota Korpri, bukan sebatas program atau proyek yang digerakkan oleh anggaran. Dengan integritas, kembalikan jati diri Korpri sebagai abdi negara yang terpercaya.
Ketiga, persiapkan diri menuju birokrasi yang dinamis, inovatif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Pangkas semua kerumitan birokrasi serta pastikan masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik dengan kualitas tinggi dan waktu yang cepat.
Birokrasi harus adaptif dan inovatif dengan tantangan-tantangan baru. Pelayanan publik harus bisa dilakukan dengan lebih efisien dan kompetitif. ‘’Untuk itu, saya meminta agar mekanisme kerja birokrasi juga harus berubah ke arah sistem pemerintahan elektronik atau E Government, mulai dari budgeting, procurement, audit, catalog, purchasing, cash flow management system dan banyak lagi yang lain.
Keempat, jaga netralitas anggota Korpri dalam pesta demokrasi, khususnya pemilu kepala daerah yang akan digelar akhir tahun ini. ‘’Saya mengharapkan saudara-saudara benar-benar menjaga netralitas serta tidak menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan kampanye pemilukada tersebut. Anggota Korpri harus fokus pada tugas dan fungsinya, sehingga dapat memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat tanpa ada diskriminasi kepada siapapun juga.
Dan kelima, semua aparatur birokrasi harus menjadi motor penggerak produktivitas nasional dan daya saing bangsa. ‘’Kita telah memasuki era baru, era persaingan yang bukan lagi antar daerah, antar kota ataupun antar provinsi, tetapi sudah memasuki persaingan antar negara.(nto)
