PEKANBARU (RP)-Menteri Sosial Republik Indonesia, Salim Assegaf Al Jufri optimis media dapat membantu menangani masalah sosial.
Pasalnya, dengan mendengar dan membaca berita, masyarakat dapat terpacu dan semangat dalam meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan sosial.
‘’Saya melihat media penting untuk bersama-sama membangun kesejahteraan masyarakat,’’ tutur Mensos ketika mengunjungi Riau Pos, Ahad (7/10).
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi dan Oman itu juga memberikan apresiasi atas komitmen Riau Pos yang tertuang dalam motto ‘’Bangun Negeri Bijakkan Bangsa’’.
‘’Saya senang sekali saat baca Riau Pos ada tulisan ‘Bangun Negeri Bijakkan Bangsa’. Saya yakin dengan media, masih banyak yang bisa kita lakukan ke depan,’’ tutur Mensos.
Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga merespon positif informasi yang dihimpun Riau Pos yang dalam pemberitaannya tidak hanya mengedepannkan bad news is god news, tetapi juga good news is best news.
‘’Saya setuju good news bisa menjadi best news. Ini terobosan yang luar biasa. Saya yakin media memberikan masukan. Selain itu, berita yang kritis juga sangat penting dalam memberikan masukan positif,’’ ulas Mensos.
Menurut Mensos, jati diri bangsa Indonesia yang saling menghormati, menyayangi dan tolong-menolong masih ada dalam masyarakat dan menjadi modal untuk ketahanan bangsa.
Untuk itu, Kementerian Sosial selalu membangun kemitraan untuk menangani masalah sosial baik dengan dunia usaha, masyarakat maupun organisasi sosial.
‘’Kita harus selalu bekerja sama, karena kita tidak menafikan di setiap titik di negeri ini peran organisasi sosial cukup bagus untuk membangun kebersamaan dan menyelesaikan masalah sosial,’’ tutur Mensos.
Pertemuan siang itu terlihat berlangsung khidmat dengan dihadiri Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Said Saqlul Amri, CEO Riau Pos Group H Makmur Kasim SE Ak, General Manager Riau Pos Zulmansyah Sekedang, Pemimpin Redaksi Riau Pos, Raja Isyam Azwar, Wakil Pemimpin Redaksi Riau Pos Hary B Kori’un dan Khairul Amri, beberapa staf redaksi dan dari jajaran Kementerian Sosial Republik Indonesia.
H Makmur Kasim mengatakan, eksistensi Riau Pos terus memperlihatkan perkembangan positif. Ini terlihat dengan berbagai prestasi yang diperoleh hingga ketingkat nasional. Selain itu, pengembangan Riau Pos Group sudah menjangkau di lima provinsi di Sumatera.
Tidak hanya media cetak, media elektronik juga berkembang pesat dibawah bendera Riau Pos Group yang merupakan bagian dari Jawa Pos Group.
Makmur menambahkan, selain konsen dalam memberikan informasi kepada publik, Riau Pos juga terus memberikan perhatian dalam setiap kegiatan sosial. Mulai dari bantuan bencana alam, pengembangan minat baca generasi muda hingga program pelestarian lingkungan.
Dalam kesempatan tersebut juga terbuka rencana kerja sama Riau Pos dengan Kementerian Sosial dalam beberapa program yang masih akan dirumuskan. Kegiatan berakhir dengan penyerahan cinderamata dari Riau Pos dan Kementerian Sosial RI.
Perhatikan Masyarakat Terpencil
Dalam kesempatan tersebut, Salim Assegaf Al Jufri juga memaparkan penilaiannya masih banyak permasalahan sosial yang memerlukan perhatian ekstra.
Seperti memberikan perhatian pada Komunitas Adat Terpencil (KAT), rumah layak huni dan tingkat ekonomi masyarakat hingga penanganan anak jalanan.
‘’Program pengembangan komunitas adat terpencil belum berhenti. Program ini masih berjalan, bahkan masuk dalam program prioritas nasional,’’ tutur Mensos.
Perhatian itu dilakukan karena angka masyarakat yang masuk dalam KAT tersebut masih tergolong besar. Di Indonesia saja, terdata 220 ribu kepala keluarga yang masih masuk dalam komunitas tersebut.
‘’Bayangkan saja, kalau 220 ribu KK itu dikali lima saja, jumlahnya sudah besar. Untuk itu, program tersebut masuk dalam program prioritas 2013,’’ ulas pria yang pernah menjabat sebagai Direktur Perwakilan WAMY (World Assembly of Muslim Youth) untuk Kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara itu.
Hanya saja, Politisi PKS itu menilai langkah menyelesaikan permasalahan itu tidak bisa dilaksanakan sendiri. Untuk itu, dukungan pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait tentunya sangat diperlukan.
Saat ditanyakan mengenai masyarakat terpencil yang masih tergolong banyak di Riau, dia menilai hal itu yang harus dirumuskan bersama pihak pemerintah daerah. Pasalnya, sebagian besar alokasi dana pusat disalurkan ke daerah.
‘’Alokasi dana kita sudah mencapai Rp4,5 triliun dan dana dekosentrasi hampir Rp630 miliar ke daerah. Artinya, hampir setiap daerah mendapai Rp15-30 miliar. Ini yang harus dioptimalkan,’’ sambung Salim.
Dia menyontohkan, Suku Laut yang masih sulit beradaptasi di wilayah darat. Kendati demikian, dia menilai hal itu bukan alasan untuk tidak memberikan perhatian. ‘’Tinggal bagaimana mereka mendapatkan perhatian di darat. Paling tidak untuk anak-anaknya agar mendapatkan pendidikan dan kesejahteraan yang layak,’’ sambung Mensos.
Permasalahan lain yang menurutnya perlu mendapat perhatian bersama adalah tingkat kemiskinan yang masih tergolong tinggi. Dia menyontohkan Papua yang masih berada di atas 30 persen.
‘’Saya dapat informasi Riau sudah di bawah 10 persen. Ini sudah sangat baik, karena di atas standar nasional. Untuk itu, harus terus ditingkatkan,’’ imbuhnya.(egp/rio)
Akademisi UIN Syarif Hidayatullah ini juga menilai angka anak jalanan juga perlu mendapat perhatian ekstra. Pasalnya, masih terdata 8.000-10.000 anak jalanan. Dia menargetkan angka tersebut dapat ditekan dengan dukungan seluruh pihak terkait.
Dari data Kementerian Sosial diketahui 2,3 juta rumah di Indonesia masih tergolong tidak layak huni. Indikator tidak layak huni yang dimaksud dilihat dari alas, lantai dan dinding rumah.
Untuk permasalahan itu, Mensos menilai penanganan hanya dapat dilakukan secara bertahap. ‘’Kalau setahun 100 ribu rumah yang diperbaiki, berarti perlu 23 tahun untuk menuntaskan masalah di Riau,’’ tutur Mensos.
Untuk itu, Kementerian Sosial mengalokasikan dana miliaran rupiah untuk program rumah layak huni tersebut. Lagi-lagi itu menurutnya harus dengan kerja sama pemerintah daerah dan pihak swasta.
‘’Kita buat program untuk membangun networking dalam bedah kampung 15 ribu rumah setahun, satu rumah 10 juta. Setelah kita coba, banyak peran swasta. Ini membuktikan bahwa masalah sosial jadi perekat bangsa,’’ sambungnya.
Sementara itu saat ditanya mengenai angka tempat prostitusi yang terdata di Kemensos, dia mengaku tidak memiliki data spesifik. Hanya saja, 1,2 juta perempuan di Indonesia tergolong rawan status ekonominya. ‘’Kalau untuk data lokasinya kita tidak tahu pasti. Tapi saya tidak menyebutnya pekerja seks komersial. Karena itu bukan pekerjaan,’’ ulas Mensos.
Menurut Direktur Syariah Consulting Center itu, para wanita tersebut tidak dapat disalahkan secara menyeluruh.
‘’Mereka tidak bisa disalahkan, karena mereka hanya mencarikan jalan pintas. Inilah yang harus kita ambil langkah penanganan bersam-sama,’’ sambung Salim.
Selain itu, ‘’PR’’ lain yang perlu mendapat perhatian, menurutnya, adalah daerah rawan bencana sosial. Dari hasil pemantauan, terdata 143 titik di Indonesia berpotensi bencana sosial.
‘’Angka ini tergolong besar. Kalau bertambah, bisa mengkhawatirkan. Tapi itu tentunya dapat ditangani dengan kerja sama pihak terkait. Tapi saya optimis ini dapat dituntaskan,’’ imbuh Mensos. (egp/rio)
