PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengakui bahwa dalam draf KUA-PPAS APBD perubahan 2017 terdapat sejumlah usulan rasionalisasi. Rasionalisasi tersebut diusulkan karena penyerapan anggaran semakin membaik, sehingga silpa tahun ini juga menurun.
“Namun, usulan rasionalisasi itu baru setakat usulan dan akan dibahas lagi karena ada defisit silpa. Jadi prestasi serapan itu juga menimbulkan dampak rasionalisasi,” sebut Sekda yang juga merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Gedung DPRD Riau, Kamis (9/9) siang.
Lebih lanjut dikatakannya, saat ini di lingkungan Pemprov Riau sedang terjadi proses transisi dari serapan rendah menjadi serapan tinggi. Hal tersebut juga sekaligus menjawab keraguan masyarakat selama ini yang menganggap bahwa pemerintah tidak bisa menjalankan APBD dengan baik.
“Sehingga di dalam belanja kita jangan berasumsi silpa lagi. Tapi mari berasumsi bahwa APBD itu didukung oleh pendapatan. Inilah yang harus dipahami masyarakat. Kalau dulu pemprov selalu dikejar untuk meningkatkan serapan, sebagai salah satu indikator perekonomian berputar. Kalau sekarang tidak seperti itu lagi,” ujarnya.
Diyakini Sekda, jika pembahasan APBD perubahan 2017 dapat cepat selesai, serapan anggaran bisa di atas 90 persen. Dengan hal tersebut menurutnya masyarakat tidak perlu khawatir lagi soal serapan anggaran, yang ada saat ini justru kekurangan uang, salah satunya untuk belanja infrastruktur.
“Kalau dulu, misalnya Dinas Bina Marga dikasih dana Rp2 triliun, paling habisnya hanya Rp1 triliun. Kalau sekarang dikasih Rp1,5 triliun, masih kurang karena tingginya kebutuhan belanja infrastruktur,” jelasnya.
Atas dasar tersebut, pihaknya meminta dukungan dari masyarakat, bahwa saat ini Pemprov Riau sudah bergeser dari rezim silpa menjadi nonsilpa. Hal tersebut dibuktikan dengan pada awal tahun lalu, tidak ada lagi pernyataan Presiden yang menyebutkan bahwa Riau merupakan salah satu daerah yang menyimpan dana besar.
“Pada 2016, kita masih menyimpan sekitar Rp3 triliun lebih silpa. Sekarang tidak ada lagi yang disimpan, semua betul-betul dibelanjakan untuk kebutuhan masyarakat. Jadi secara angka APBD Riau 2018 berkurang,” sebutnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Riau yang juga pimpinan Banggar dr Sunaryo mengatakan, pendapatan ditargetkan pada 2018 mencapai Rp8,7 triliun, sehingga diprediksi APBD Riau 2018 mencapai Rp8,7 triliun.
“Angka tersebut memang cukup berbeda dari APBD 2017 yang mencapai Rp11 triliun lebih, karena pada APBD 2018 silpa tidak dimasukkan,” jelasnya.(sol)
