PASIRPENGARAIAN (RP)- Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu siap menyukseskan pengembangan BUMN Pangan melalui program Gerakan Peningkatan Produktifitas Pangan berbasis Korporasi (GP3K) yang dibentuk Kementerian BUMN.
Program ini dalam rangka percepatan Peningkatan Peroduksi Beras Nasional (P2BN) yakni kenaikan produksi 10 juta ton hingga 2014.
Pemkab Rohul menyiapkan lahan satu hamparan untuk potensi persawahan dengan luas lebih kurang 50 ribu hektare. Lahan tersebut berada di lima desa di Kecamatan Bonai Darussalam dan Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan.
Sebagian lahan juga masuk ke wilayah Duri Bengkalis dan Rokan Hilir.
‘’Kita telah usulkan cetak sawah baru melalui program GP3K ke Menteri BUMN, karena sebelumnya daerah dimintai menyedikan lahan persawahan. Rokan Hulu telah siapkan lebih kurang 50 ribu hektare untuk program percepatan peningkatan produksi beras nasional 10 juta ton hingga tahun 2014 mendatang,’’ ungkap Bupati Rokan Hulu Drs H Achmad MSi memaparkan program pertanian, di hadapan General Manager Riau Pos, H Zulmansyah Sekedang danPemimpin Redaksi Riau Pos Raja Isyam Azwar di Kantor Bupati, Rabu (7/3) kemarin.
Menurutnya, sejalan dengan program nasional tersebut, Rokan Hulu juga memiliki program sejenis yakni Rokan Hulu Swasembada Beras tahun 2013. Ini sebagai tindaklanjut dari kegiatan operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) 2013 yang diprogramkan Pemerintah Provinsi Riau.
Rokan Hulu swasembada beras tahun 2013, lanjut Achmad, disamping meningkatkan produksi melalui pola intensifikasi, juga harus diimbangi dengan pola ekstensifikasi, berupa program perluasan areal melalui kegiatan cetak sawah baru.
‘’Bila Rokan Hulu mendapat bantuan cetak sawah baru melalui program GP3K itu, saya yakin kejayaan Rokan Hulu sebagai lumbung berasnya Provinsi Riau akan terwujud kembali seperti pada tahun 1980-an,’’ ucapnya.
Kegiatan cetak sawah baru memerlukan pembiayan yang relatif besar, yang belum mampu dilaksanakan oleh Pemkab melalui APBD kabupaten maupun APBD provinsi dan APBN. Sehingga program GP3K, menurut hematnya, akan mampu mengatasi permasalahan tersebut.
‘’Kita berharap Menteri BUMN berkenan melaksanakan program GP3K di wilayah Kabupaten Rohul. Karena didukung dengan adanya BUMN sektor pertanian yang beroperasi di Rokan Hulu seperti PTPN V dan PT Pertani dan lainnya,’’ ucapnya.
Dalam pada itu, Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Rohul Ir H Sri Hardono MM kepada Riau Pos, Rabu (7/3) membenarkan, lokasi lahan yang diusulkan lebih kurang 50 ribu hektare yang telah disiapkan pemerintah daerah untuk cetak sawah baru melalui program GP3K Kementerian BUMN, sekitar 38 ribu hektare berada di Kecamatan Bonai Darussalam di Desa Kasang Mungkal, Sontang, Kasang Padang, Bonai, Desa Rawa Makmur. Sebagian lagi berada di Desa Kepenuhan Timur, Kecamatan Kepenuhan.
Menurutnya, dalam program GP3K, pemerintah daerah hanya bertindak menyediakan lahan. Sementara pelaksanaan teknis sepenuhnya dilaksanakan oleh perusahaan BUMN di bidang pertanian, yang akan ditunjuk nantinya oleh Kementerian BUMN, dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai petani.
Apabila tidak memadai dengan luas lahan yang tersedia, tidak tertutup kemungkinan perusahaan akan mendatangkan masyarakat petani di luar Rokan Hulu. Termasuk infrastruktur (jalan, irigasi), saprodi dan teknologi menjadi tanggung jawab BUMN.
Mengingat Bonai Darussalam termasuk daerah rawa gambut, kata Sri, diperkirakan hasil produksi pertanian di awal masa tanam, diprediksi hanya berkisar 2,5 sampai 3 ton per hektare. Dikarenakan, tingkat keasaman lahan gambut (PH 4-5).
‘’Pola program ini, hampir sama dengan kemitraan pola KKPA perkebunan kelapa sawit, inti (perusahaan) dan plasma (masyarakat) yang sukses diterapkan di Rokan Hulu. Kita harapkan, program GP3K ini berjalan sukses, sehingga dapat mendukung ketahanan pangan nasional,’’ ucapnya.
Sri menjamin, program GP3K ini, tidak menggangu pencapaian target Rokan Hulu swasembada beras tahun 2013 yang telah dicanangkan pemerintah daerah.
Karena dari luas 3.995 hektare potensi persawahan yang ada di Rokan Hulu, dengan peningkatan Indek Penanaman (IP) dua sampai tiga kali dalam setahun serta penambahan luas cetak sawah baru 200 hektare dan rehab sawah terlantar 300 hektare tahun 2012 yang bersumber dari APBN, APBD I Riau dan APBD Rohul.
‘’Kita optimis, Rokan Hulu bisa mewujudkan swasembada beras tahun 2013. Tentunya bila berjalan program cetak sawah baru melalui program GP3K berjalan di Rokan Hulu, akan menambah peningkatan produksi beras nasional yang ditargetkan pemerintah pusat,’’ katanya.
Dia berharap, sebelum dilaksanakan kegiatan itu, dapat dilakukan peninjauan lokasi untuk dilakukan pra survei investigasi design guna menilai kelayakan kegiatan cetak sawah baru di lokasi yang telah disiapkan.
Disinggung tentang Kecamatan Bonai Darussalam, termasuk daerah rawan banjir, Sri menjelaskan, kondisi itu dapat diatasi, dengan membuat pola tata air mikro, dengan sistem buka tutup pintu air serta pembuatan drainase untuk mencegah banjir pada saat musim hujan.
Disamping itu, jenis padi yang akan ditanam di daerah rawan banjir tersebut, disesuaikan dengan kondisi lahan. Biasanya benih padi yang cocok di daerah rawan banjir yaitu Inpara yang mampu hidup dalam genangan air dalam waktu yang cukup lama.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Rohul Sugiyarno SP MSi melalui Kabid Bina Usaha Pengelolaan dan Pemamfaatan Hutan Anwar Sadat SP MSi kepada Riau Pos, Rabu (7/3) menyebutkan, pihaknya telah melakukan pemetaan serta meninjau langsung ke lapangan lahan yang akan dijadikan cetak sawah baru melalui program GP3K di Kecamatan Bonai Darussalam dan sebagian di Kepenuhan seluas 38 ribu hektare.
Menurutnya, lokasi seluas 38 ribu hektare, secara umum memiliki topografi rawa gambut dengan kedalaman rata-rata kurang dari 4 meter sampai dengan datar, sebagian merupakan areal perusahaan yang hingga saat ini dibiarkan tidak terawat atau terlantar dan hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap.
Berkaitan dengan status kawasan hutan, lanjutnya, maka lokasi tersebut pada RTRW Rokan Hulu telah dimasukkan sebagai kawasan cadangan pangan berkelanjutan.
Sadat menjelaskan, masalah perizinan tentang status lahan, itu urusan dari pemerintah melalui lintas kementerian. Di mana pemerintah daerah hanya menyediakan lokasi dengan keterangan status lahan tersebut.
‘’Kita telah buat peta dengan keterangan tentang status lahan dari seluas 38 ribu hektare. Dishutbun Rohul sangat mendukung, areal tersebut untuk pelaksanaan program GP3K dalam rangka peningkatan produksi beras nasional sebesar 10 juta ton kenaikan produksi hingga tahun 2014,’’ ucapnya.(epp/har)
