Dilakukan karena mengingat dana bagi hasil (DBH) terus turun. Makanya pendapatan asli daerah (PAD) harus berjalan efektif.
“Inovasi juga harus dilakukan, jemput bola di lapangan, ada BRK (BUMD) yang sediakan kendaraan ke lapangan. Lakukan semuanya untuk pendapatan, kalau tidak pilih mundur atau dimundurkan? Pilih antara dua ini,” jelasnya.
Kepada Kepala Bapenda Riau Indra Putrayana, Wagubri juga mengingatkan bahwa pajak provinsi berada di kabupaten. Makanya ia meminta agar menjaga hubungan baik dengan daerah. Terkait keinginan Wagubri dan hasil rapat tersebut, Kepala Bapenda Riau mengaku siap bekerja lebih keras lagi dalam meraup pendapatan daerah.
“Tentu kita akan bekerja lebih optimal lagi. Kalau tak tercapai pejabatnya mundur, tentu akan dilihat karena faktor kesalahannya apakah perorangan, kita siap saja kalau itu menjadi keputusan pimpinan,” katanya.
Menurut Indra, memang instansi yang dipimpinnya berbeda dengan dinas lain, salah satunya ada target sesuai fakta dan data. Mengenai pendapatan asli daerah, Bapenda ditarget pada angka total keseluruhan PAD senilai Rp3,2 triliun yang harus dicari. Di mana hampir separuhnya dari pendapatan pajak kendaraan bermotor.
“Pajak kendaraan sudah sesuai progres, sampai 53 persen realisasi sekarang. Yang lain-lain masih dalam pembayaran seperti pajak permukaan, ada pajak rokok. Alhamdulillah, tahun lalu mencapai target, tahun ini kita genjot,” tegasnya.
Sebagai upaya mencapai target dimaksud, jelas Indra Putra, pihaknya tahun ini menambah empat unit Satker yang berguna menarik pajak dari daerah. Kemudian dua gerai baru juga disiapkan di Mal SKA dan Mal Ciputra yang mulai beroperasi pekan depan ditambah e-Samsat.
“Terobosan ini dilakukan, sehingga dalam 6 bulan ke depan kita kejar. Pada hari-hari keramaian kita datangi. Tahun depan juga ditambah Samsat gendong, itu bisa menjemput pajak door to door,” bebernya.
DPRD Minta Kinerja OPD Dievaluasi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menyoroti lemahnya pendapatan yang diperoleh Pemerintah Provinsi Riau. Bahkan, seluruh OPD dinilai lamban. Hanya mampu menerima uang dari APBD. Maka dari itu dewan meminta agar pemprov melakukan evaluasi terhadap kinerja OPD. Termasuk menggali lagi potensi pendapatan yang bisa menjadi pemasukan daerah.
