Laporan EKA GUSMADI PUTRA, Pekanbaru ekagusmadi@riaupos.co

Untuk merebut pengelolaan minyak dan gas (migas) dari perusahaan asing, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menekankan kepada seluruh kabupaten/kota agar dapat melakukan penguatan dari dalam (internal) terlebih dahulu.

Ini untuk meyakinkan pemerintah pusat agar menunjuk Riau sebagai pengelola Blok Siak yang akan segera habis masa kontraknya dengan PT CPI.

“Pekan depan kita (Pemprov Riau, red) akan bertemu dengan pemerintah kabupaten/kota supaya ada  kesepakatan dalam mengelola blok migas, bisa satu suara dengan mengusung PT Riau Petroleum,” kata Asisten II Setdaprov Riau Bidang Ekonomi Pembangunan, Emrizal Pakis beberapa waktu lalu.

PT Petrolium adalah badan usaha milik daerah (BUMD) yang ditunjuk  Pemprov Riau untuk bisa mengelola Blok Siak.

Penguatan sinergitas internal daerah ini diharapkan  Emrizal harus dilakukan mengingat beberapa kabupaten juga diketahui mengusulkan perusahaan daerahnya sendiri untuk mengelola Blok Siak.

Dampaknya, perebutan antara provinsi dan kabupaten/kota dinilai akan mengurangi kepercayaan pemerintah pusat dalam hal ini Kemen ESDM sehingga memperkecil peluang Riau untuk bisa mengelola Blok Siak sendiri.

“Kalau bisa dalam rapat tersebut langsung hadir para bupatinya, sehingga betul-betul bisa mengambil keputusan. Karena sinergitas kesepakatan mengusung satu perusahaan daerah saja akan sangat membuka peluang Riau bisa merebut Blok Siak dan blok migas lain ke depan,” sambungnya berharap.

Karena dengan perbedaan pendapat di internal, maka Pemprov khawatir nanti sampai pada waktunya Riau benar-benar tidak akan menjadi pilihan sebagai pengelola.

Kesepakatan bersama untuk melihat pengelolaan Migas itu dalam satu titik kesepakatan memang harus terwujud.

“Permasalahan bagi hasil keuntungan bisa dikaji kemudian sesuai dengan produksi sumur migas yang dimiliki, yang jelas bagaimana sekarang kita bisa merebut pengelolaan,” tutupnya.(yls)