JAKARTA (RP)- Provinsi Riau memiliki kawasan hutan sangat luas yang tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota.

Untuk itu sepatutnya Riau memperoleh anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) lebih besar.

Namun menurut anggota Komisi IV DPR RI, Ian Siagian, kenyataanya tidak demikian. Sangat tidak fair dan adil jika Riau mendapat alokasi anggaran DAK dari Kemenhut sama banyak dengan daerah lain yang hutannya tidak begitu luas. Di Riau hanya empat kabupaten/kota saja yang menerima anggaran DAK.

‘’Saya rasa Kemenhut tidak fair dalam hal ini, mengingat kawasan hutan di Riau yang begitu luas terdapat di seluruh kabupaten/kota,” ujar Ian saat rapat kerja dengan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan tentang pembahasan RKA Kemenhut Tahun 2013 di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (6/9).

Hal senada juga dikemukakan anggota Komisi IV lainnya Syaifullah Tamliha (F-PPP). Dia menilai pembagian DAK di Kemenhut selama ini dinilainya belum memenuhi rasa keadilan.

‘’Kami minta Kemenhut untuk memperhatikan kondisi yang sesungguhnya di lapangan,” pinta Syaifullah.

Menurut dia, seharusnya daerah yang merupakan kawasan hutan konservasi mendapatkan perlakuan khusus dan diberikan anggaran yang berbeda.

‘’Semestinya ada perlakuan khusus kepada daerah yang menerapkan kawasannya menjadi konservasi dan mendapatkan anggaran yang lebih besar dari daerah lain,” ujarnya.

Oleh karena itu tambahnya, perlu dikoreksi kembali terutama mengenai kriteria bagi daerah dalam penerimaan DAK.

 ‘’Harus ada kriteria yang jelas agar anggaran tersebut transparan,” pungkasnya.(yud)