PEKANBARU (RP)- Kebakaran lahan dan hutan yang kerap terjadi di negeri ini setiap musim kemarau telah mempengaruhi citra positif Indonesia di dunia internasional.
Wakil Gubernur Riau HR Mambang Mit menyebutkan, ternyata yang paling rugi dan memperoleh dampak negatif akibat kebakaran lahan dan hutan adalah bangsa Indonesia sendiri.
Hal itu disampaikannya pada Apel Siaga Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan di Provinsi Riau Tahun 2012.
Turut hadir Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perlindungan Hutan, Dr Agus Mulyono, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Ir A Kurnia Rauf, Kepala Dinas Kehutanan Riau Zulkifli Yusuf, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), H Syamsurizal.
Dia mengatakan, penyebab kejadian kebakaran lahan dan hutan, hampir seluruhnya dilakukan oleh manusia dengan berbagai aktivitasnya, terutama dalam kaitannya dengan kegiatan penyiapan lahan dan kegiatan lainnya.
‘’Pembukaan lahan dengan cara dibakar masih sering dilakukan karena mudah, murah dan cepat. Disadari atau tidak, sistem ini telah menimbulkan dampak negatif pada semua tingkatan, baik lokal, nasional maupun regional,’’ ujarnya.
Dikatakannya, saat ini Provinsi Riau dipercaya untuk menjadi tuan rumah PON XVIII. Untuk itu, dia mengajak sebagai tuan rumah hendaknya dapat mendukung penyelegaraan PON ini
sehingga dapat berjalan dengan sukses.
‘’Salah satu bentuk dukungan kita adalah tidak melakukan pembakaran lahan dan hutan yang dapat mengakibatkan kabut asap yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan PON,’’ tambahnya.
Dia mengatakan, Konsolidasi Sumber Daya (Apel Siaga) Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan di Provinsi Riau Tahun 2012 yang saat ini dilakukan merupakan salah satu perwujudan dukungan Kementerian Kehutanan dalam menyukseskan penyelenggaraan PON XVIII agar Provinsi Riau bebas asap.
Selain itu sebagai dukungan Kementerian Kehutanan, setelah kegiatan apel siaga ini akan dilakukan penyuluhan/kampanye secara serentak di sepuluh desa dan siskamling/patroli pada lokasi-lokasi yang rawan kebakaran lahan dan hutan.
Apel siaga ini diikuti oleh berbagai unsur (pemerintah, swasta dan masyarakat) serta para pihak terkait yang telah menyatakan kesiapannya dalam upaya pengendalian karhutla.(mar)
