PEKANBARU (RP)-Pembangunan turap Desa Pasir Kemilu, Indragiri Hulu menggunakan dana aspirasi anggota DPRD Riau mendapat protes.

Pasalnya semua mekanisme sudah dijalankan mulai dari pengajuan, penganggaran bahkan sudah ditenderkan.

‘’Saat pengajuan proyek melalui dana aspirasi, staf Dinas PU sudah turun ke lapangan untuk melakukan survei, setelah itu anggaran pembangunan turap tersebut disahkan melalui APBD Riau 2012 dan sudah ditender. Tapi belakangan Kadis PU membatalkan dengan alasan pembangunan turap tersebut belum didukung DED dan arus air sangat deras,,’’ ujar anggota DPRD Riau Hj Supriati kepada Riau Pos, Rabu (6/6).

Dikatakan Supriati, rencana pembangunan turap Desa Pasir Kemilu dilakukan sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat yang resah dengan abrasi yang terjadi di sepanjang Desa Pasir Kemilu.

Penyerapan aspirasi dilakukan melalui reses. Setelah itu sesuai dengan hak anggota, maka rencana pembangunan dimasukkan dalam pembahasan APBD.

Setelah anggaran disahkan, beberapa proses juga sudah dilakukan, dan kegiatan tersebut juga sudah ditender. Namun dengan alasan yang disampaikan Kadis PU, proyek tersebut dibatalkan karena tak ada DED.

‘’Jadi apa gunanya staf PU yang turun ke lapangan dan sudah merencanakan pembangunan turap tersebut jika akhirnya dibatalkan,’’ ujar politisi Partai Golkar ini.

Selain menggunakan dana aspirasi, pembangunan turap juga menggunakan anggaran dinas di mana Gubernur Riau akhirnya meminta anggaran pembangunan ditambah karena pembangunan turap harus ditingkatkan karena menyangkut keselamatan warga Pasir Kemilu.

Saat itu terjadi penambahan anggaran hingga bernilai Rp10 miliar dari sebelumnya Rp2,5 miliar menggunakan aspirasi Hj Supriati.

‘’Karena itu, kalau memang dibatalkan, saya minta Kadis PU memberikan alasan tertulis kepada Bupati Inhu dan Kades Pasir Kemilu. Jangan lisan saja,’’ tegasnya.(fas)