Laporan HERMANTO ANSAM, Pekanbaru hermanto@riaupos.co
PT Sumatera Riang Lestari (SRL) yang kini menguasai 148.975 ha konsesi kehutanan dalam bentuk hutan tanaman industri (HTI) hanya menyanggupi bantuan Rp100 juta untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII tahun 2012.
Mendengar nilai tersebut, Komisi D DPRD Riau menolak angka tersebut dan akan membicarakannya lagi dua minggu mendatang.
Hal ini terungkap saat hearing Komisi D DPRD Riau dengan PT Sumatera Riang Lestari (SRL) yang membahas ketenagakerjaan, Selasa (6/3).
Saat itu, di sela-sela hearing, anggota Komisi D Toroechan Asyari menanyakan apakah PT SRL membantu pelaksanaan PON di Riau, dan dijawab Direktur SRL Jajang Suherlan, belum. Dan secara spontan setelah berembuk dengan direksi yang lain, Jajang menyebutkan angka Rp100 juta.
Mendengar nilai tersebut, Toroechan mempertanyakan, apakah pantas perusahaan yang menguasai 140 ribu ha area konsesi hanya membantu Rp100 juta. Para direksi ini pun tidak bisa menjawab.
Karena jawaban PT SRL tidak jelas, tiba-tiba anggota Komisi D yang lain, H Ramli Sanur menimpali dan meminta Ketua Komisi menolak bantuan untuk PON dari PT SRL tersebut karena nilainya sangat kecil dibandingkan besarnya eksploitasi alam yang dilakukan SRL.
''Pak Jajang, PON itu paling cepat 132 tahun lagi sampai ke Riau jika digilir untuk 33 provinsi. Ini momen langka dan besar. Sebagai perusahaan besar, masak sanggupnya hanya Rp100 juta,'' ujar Ramli Sanur.
Sementara itu Sekretaris Komisi D Hj Supriati mengaku terkejut setelah mendengarkan penjelasan ulang Direksi SRL. ''Tadi saya sangka Rp100 miliar, ternyata Rp100 juta,'' ujar Supriati sambil tersenyum.
Setelah diambil kata sepakat akhirnya Komisi D DPRD Riau menolak bantuan SRL Rp100 juta untuk PON dan meminta Direksi SRL mempertimbangkan kembali nilai bantuan tersebut. Setelah melakukan perundingan, akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk membahas masalah bantuan PON ini dua minggu ke depan.
Sementara itu Direktur SRL Jajang Suherlan menjawab wartawan usai hearing mengatakan, pihaknya selama ini memang tidak pernah dimintai atau diundang untuk membicarakan bantuan untuk PON dan baru tahu saat ini.
''Kita tak pernah diundang baik pada pertemuan di DPRD maupun kantor Gubernur,'' ujarnya.
Sedangkan Ketua Komisi D DPRD Riau H Syarif Hidayat kepada wartawan mengatakan kekecewaannya terhadap SRL yang telah menguasai 140 ribu ha konsesi tapi hanya mampu membantu PON Rp100 juta, sedangkan PT Tunggal Perkasa Plantation yang lebih kecil mampu menyumbang Rp1,1 miliar.
''Nilainya terlalu kecil, makanya kita akan lakukan pembicaraan ulang,'' jelas politisi PPP ini.(fas)
