Laporan Eka Gusmadi Putra, Pekanbaru ekagusmadiputra@riaupos.co
Hampir seratusan honorer K2 se-Provinsi Riau menggelar aksi demo di Kantor Gubernur Riau, senin (6/1). Mereka kembali menuntut pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2014. Tuntutan serupa juga pernah mereka lakukan pada 2013 lalu.
Terdata ada sebanyak 7.800 honorer di Riau di mana 80 persen dari mereka merupakan guru dan tenaga medis yang memang diperlukan oleh pemerintah kabupaten/kota.
Kebanyakan mereka juga didominasi penyandang gelar pendidikan SI, S2 hingga S3. Mereka meminta dukungan Penjabat Gubernur Riau (Pj Gubri) Djohermansyah Johan agar bisa mengangkat mereka menjadi CPNS tahun ini.
“Dengan sudah mengabdi sampai di atas 15 tahun, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan nasib ribuan honorer di Riau supaya bisa diangkat sesegera mungkin,” ujar Koordinator demo Sahran Ritonga dalam orasinya.
Para pendemo yang dikawal ketat aparat kepolisian di gerbang samping kantor gubernur ini disambut langsung Asisten III Setdaprov Riau Hardy Djamaluddin dan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau Asrizal.
Dijelaskan Hardy, mewakili Pj Gubri yang berhalangan hadir, Pemprov berjanji akan menyampaikan aspirasi tenaga honorer itu untuk dibahas bersama unsur pimpinan di tingkat provinsi. Kemudian akan melaporkan kepada pemerintah pusat.
“Nanti akan diberikan masukan ke BKN dan Kemenpan-RB untuk memperjuangkan aspirasi tenaga honorer di Provinsi Riau,” katanya.
Lebih lanjut kata Hardy, prosesnya berdasarkan informasi dari pusat, memang sudah berjalan. Sehingga tinggal menunggu. Ia juga mengatakan kepada demonstran, agar menyerahkan permasalahan tersebut kepada BKD untuk administrasi kepegawaian.
“Pak Djo (sapaan akrab Pj Gubri, red) berharap agar guru akan lebih baik dan fokus memberikan pelajaran dan terus memajukan pendidikan. Kami mendukung upaya honorer di Riau untuk meningkatkan status,” lanjutnya.
Sementara BKD Riau kata Asrizal menyatakan memang ada kebijakan pusat dimana hanya akan mengangkat 30 persen saja dari total honorer di Riau.
“Kemenpan-RB memang sudah menyatakan pengangkatan hanya 30 persen saja. Sesuai dengan PP Nomor 48 tahun 2005,” singkatnya.
Setelah menyerahkan pernyataan sikap secara resmi kepada perwakilan Pemprov, tenaga honorer yang berdemo membubarkan diri dengan tertib.(yls)
